Oleh : Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Prabowo Subianto; Optimisme, Kepemimpinan dan Sepak Terjang”
PADA Sabtu 27 September 2025 lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengadakan Muktamar ke-X yang berlangsung di Ancol, Jakarta. Hasilnya yaitu munculnya dualisme kepemimpinan. Pertama, kubu Muhamad Mardiono, kedua, kubu Agus Suparmanto. Kedua kubu ini sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi.
Dinamika berlanjut setelah pada awal Oktober 2025, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025-2030. Setelah beberapa hari dilanda dinamika, atas bantuan “orang baik” akhirnya pada Sabtu 4 Oktober 2025 dua kubu melakukan ishlah dan menyepakati hal krusial dan penting bagi eksistensi dan masa depan PPP yaitu terbentuknya struktur kepemimpinan terbaru yang mengakomodir dua kubu yang berdinamika.
Hal tersebut diperkuat oleh adanya pertemuan struktur baru tersebut dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin 6 Oktober 2025. Menteri Hukum sangat mengapresiasi adanya ishlah di internal PPP. Atas dasar itulah Sang Menteri membatalkan SK kepengurusan sebelumnya dan memberikan SK kepengurusan baru DPP PPP Periode 2025-2030.
Adapun susunannya adalah sebagai berikut: Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum; Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal dan Fauzan sebagai Bendahara Umum. Dengan demikian, selayaknya kubu-kubuan yang ada di PPP pada Muktamar ke-X lalu menjadi tidak relevan lagi di tubuh PPP.
Membaca dinamika PPP, kita menjadi terngiang dengan perolehan suara PPP pada Pileg 2019 dan 2024 lalu. Sebagai perbandingan sekaligus pengingat, untuk perolehan masing-masing partai politik pada Pileg 17 April 2019 adalah sebagai berikut: PKB: 13.570.097 (9,69%), Partai Gerindra: 17.594.839 (12,57%), PDI Perjuangan: 27.053.961 (19,33%), Partai Golkar: 17.229.789 (12,31%), Partai NasDem: 12.661.792 (9,05%), Partai Garuda: 702.536 (0,50%), dan Partai Berkarya: 2.929.495 (2,09%).
Lalu PKS: 11.493.663 (8,21%), Partai Perindo: 3.738.320 (2,67%), PSI: 2.650.361 (1,89%), PAN: 9.572.623 (6,84%), Partai Hanura: 2.161.507 (1,54%), Partai Demokrat: 10.876.507 (7,77%), PBB: 1.099.848 (0,79%), dan PKP Indonesia: 312.775 (0,22%).
Sementara itu, PPP memperoleh 6.323.147 suara (4,52%) dari total perolehan suara sah nasional. Saat itu PPP sukses meraih 19 kursi di Senayan atau DPR. Bahkan salah satu politisi senior sekaligus Ketua Umum PPP saat itu, Suharso Monoarfa, didaulat atau dipercaya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Maju.
Kemudian, pada Pileg 14 Februari 2024 lalu, PPP memperoleh 5.878.777 suara (3,87%) dari total perolehan suara nasional yaitu 151.796.631 suara. Dalam perhitungan syarat Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara Pileg partai politik untuk masuk ke Senayan atau DPR yaitu 4%. (6.071.731,72 suara) dari total perolehan suara nasional yaitu 151.796.631 suara.
Itu artinya pada Pileg 2024 lalu PPP hanya kekurangan 192.954 suara untuk mendapatkan jatah kursi di Senayan atau DPR. Padahal bila ditelisik, kekurangan suara PPP tersebut terhitung atau ternilai hanya 1 kursi di Senayan atau DPR. Namun PPP berbenturan dengan ambang batas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan PPP sejak berdiri pada 5 Januari 1973 hingga saat ini tidak lolos ke Senayan atau DPR.
Lalu, apakah PPP mampu kembali ke Senayan pada Pileg 2029 nanti? Apa dan bagaimana seharusnya langkah yang dipilih PPP saat ini dan ke depan sehingga mampu kembali ke Senayan pada Pileg 2029? Apakah PPP masih terjebak pada pola lama dalam menjalankan roda organsiasi dan memainkan peran politik di jagat politik Indonesia, atau segera melakukan transformasi yang lebih serius dan sungguhan?
Agenda Penting PPP
Apa yang dialami oleh PPP pada Pileg 2024 lalu tentu menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum konsolidasi bersar-besaran dan persiapan maksimal dalam meraih kursi di Senayan atau DPR pada Pileg 2029 mendatang. Struktur baru PPP harus sungguh-sungguh dan fokus memimpin geliat baru dalam rangka menjalankan berbagai agenda strategis dan praktis.
Pertama, penguatan konsolidasi kepemimpinan dan kepengurusan. Bila ditelisik secara internal, pekerjaan rumah PPP yang paling serius adalah ketersediaan kepemimpinan dan kepengurusan di seluruh level kepengurusan di seluruh Indonesia. Karena itu, agenda penting yang mesti dijalani oleh kepengurusan Muhamad Mardiono saat ini dan ke depan adalah memastikan struktur kepengurusan di seluruh level kepengurusan tersedia dan solid.
Hal lain, membangun soliditas para sesepuh dan ulama PPP serta para simpatisannya dari masa ke masa. Ada baiknya PPP melakukan strategi khsusus dalam menjaga anak keturunan para sesepuh dan ulama PPP agar tetap menjadi bagian dari PPP. Termasuk menjaga basis pendukung dan jumlah kursi di berbagai DPRD tingkat propinsi dan kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Aktivasi forum kultural dan stuktural PPP sama pentingnya dalam menjaga ritme konsolidasi semacam ini.
Kedua, fokus melakukan rekrutmen dan pengkaderan. PPP harus sejak dini melakukan rekrutmen kepengurusan di berbagai levelnya, dengan menguatamakan standar dan memperhatikan aspek tertentu. Misalnya, ketokohan, basis finansial, jaringan, kompetensi, potensi dan komitmen partai. Di samping itu, tentu saja aspek integritas dan komitmen anti korupsi. Nilai-nilai Islam mesti terpampang pada ucapan, sikap dan tindakan juga perilaku elite dan kader PPP. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun untuk bergabung ke PPP.
PPP juga perlu memperkuat jejaring dan kaderisasinya di kalangan muda, baik pemuda maupun mahasiswa, bahkan pelajar. Pemuda Ka’bah harus menjadi elemen garis depan dalam menyukseskan agenda tersebut. Pemuda Ka’bah jangan tergoda dengan ambisi dan agenda sesaat, lebih baik fokus untuk melakukan pengkaderan secara masif sebagai salah satu pintu masuk kader baru dan penguatan pengkaderan PPP. Misalnya, mengadakan jambore pemuda di level kota, melakukan kadersiasi kepemimpinan di level kota dan sebagainya.
Ketiga, penguatan logistik partai. Keterbatasan logistik adalah salah satu masalah PPP selama ini. Dampaknya, terjadi upaya penguatan basis ini dengan cara-cara tak biasa dalam kultur PPP. Satu sisi hal ini sangat wajar, namun di sisi yang lain bila hanya terjebak pada langkah semacam itu, maka PPP akan kehilangan jati dirinya sebagai partai beazaskan Islam. Bahkan bisa menambah ruang kosong dalam tubuh PPP.
Karena itu, kepengurus Muhamad Mardiono perlu menyusun langkah strategis dan praktis dalam rangka penguatan logistik PPP di berbagai levelnya. Pembentukan forum pengusaha PPP perlu diadakan secara berkala. Pelatihan entrepreneurship dan kelas-kelas UMKM di internal kepengurusan dan kader juga harus dimulai dan digiatkan secara masal di seluruh struktur dan level kepengurusan PPP.
Keempat, tebar gagasan dan kuasai media sosial. Era ini adalah era media. Bila PPP ingin dikenal oleh masyarakat luas, terutama mendapatkan perhatian lebih bahkan dukungan dari kalangan muda sebagai calon pemilih dominan pada Pileg 2029, maka PPP mesti punya gagasan. PPP harus memanfaatkan seluruh media sebagai medium publikasi gagasan dan kegiatan serta pengenalan diri. Para tokoh dan pengurus PPP mesti melek media dan aktif menulis di berbagai media.
Berbagai kegiatan PPP harus dipublikasi secara rutin dan masif, baik di media arus utama maupun media sosial. Seluruh pengurus dan kader PPP harus lebih giat dalam memanfaatkan media sebagai instrumen pendukung untuk menggapai tujuan strategis 2029 mendatang. PPP harus memiliki akun media sosial resmi dari tingkat pusat hingga ranting bahkan berbasis RT/RW di seluruh Indonesia.
Dalam skala tertentu, PPP perlu mengajak para penulis dan penggiat media sosial di seluruh Indonesia untuk berperan dalam mengenalkan PPP di berbagai momentum, forum dan media. Caranya sederhana, PPP segera mengadakan empat hal, yaitu (1) mengundang penulis dan penggiat media, (2) melaksanakan pelatihan jurnalistik dan kepenulisan, (2) mengadakan workshop strategi memanfaatkan media, dan (3) melaksanakan audisi menulis tentang PPP. Hasilnya diterbitkan menjadi buku dan dibedah di berbagai tempat.
Berbagai hal di atas dapat dirumuskan sebagai kebijakan strategis dan praktis pada forum resmi partai yaitu Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Kelak diturunkan menjadi kebijakan dan program seluruh level kepengurusan di seluruh Indonesia. Itu bermakna, Ketua Umum Muhamad Mardiono mesti segera menyiapkan pelaksanaan Mukernas PPP. Tak menunggu waktu yang lama, bila memungkinkan laksanakan dalam waktu dekat. Aura ishlah partai masih terasa, sehingga semangat untuk saling menguatkan sekaligus menopang masih tersedia. Berkah persaudaraan mestinya masih tersisa bahkan saldonya perlu ditambah.
Menjelang usia ke-53 tahun PPP pada 5 Januari 2026 mendatang, PPP harus melakukan pembenahan secara masal di berbagai lini. Berbagai dinamika yang memperuncing suasana mesti diakhiri. Seluruh potensi PPP mesti digunakan untuk hal-hal konstruktif dan membesarkan PPP. Nilai-nilai ka’bah seperti persaudaraan, kolaborasi dan saling percaya mesti dijadikan sebagai basis konsolidasi dan membangun rencana ekspansi PPP ke depan.
Basis kultural PPP perlu dijaga dan diperkuat perannya, tidak sekadar dijadikan sebagai objek politik elite PPP dalam kontestasi politik musiman. Bila seluruh elemen di PPP mau berbenah dan saling menopang, maka Pemilu terutama Pileg 2029 adalah momentum terbaik bagi PPP untuk kembali ke Senayan atau DPR. Dengan banyak catatan kaki yang tersedia, kita selayaknya masih mengapresiasi PPP yang masih mau dan mampu berbenah dan melakukan transformasi secara serius. (*)
