CIREBON, GM – Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam kunjungan kerja ke Kota Cirebon, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota Effendi Edo menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas kunjungan Menteri (PKP) Maruarar Sirait.
“Insya Allah, kalau Bapak sering datang ke Cirebon, kami bahagia. Masyarakat kami bangga karena kehadiran Bapak membawa semangat dan solusi bagi pembangunan perumahan di daerah kami,” ujar Wali Kota.
Effendi Edo juga menjelaskan bahwa Kota Cirebon memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan lahan. Dengan luas wilayah hanya 39,398 kilometer persegi, pembangunan perumahan membutuhkan inovasi dan sinergi yang kuat antar pihak.
“Tantangan utama kami adalah menyediakan rumah yang layak bagi warga, sebuah pekerjaan yang membutuhkan sinergi luar biasa,” ujarnya.
Hingga tahun 2025, Pemkot Cirebon telah mencatat 23 proyek perumahan subsidi yang berhasil menambah 3.239 unit hunian baru di berbagai wilayah. Dukungan terhadap MBR juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung dan BPHTB, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.
Salah satu proyek yang menjadi contoh sukses adalah Perumahan Yandra 4 Tahap 2, yang membangun 538 unit rumah MBR.
“Kami telah mengabulkan 13 permohonan pembebasan BPHTB dengan total keringanan mencapai Rp55,9 juta,” kata Effendi Edo.
Pemkot juga menggandeng sejumlah bank seperti BTN, BRI, dan BJB untuk memperluas akses pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR dan KUR bagi masyarakat.
Selain pembangunan rumah baru, Pemkot Cirebon terus fokus menangani rumah tidak layak huni (Rutilahu). Melalui dukungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota, telah disalurkan bantuan stimulan dan perbaikan rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit.
APBN : 49 unit rumah melalui program BSPS di Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, dan Pulasaren.
APBD Provinsi : 60 unit rumah di Kelurahan Panjunan dan Kelurahan Kesenden.
APBD Kota Cirebon: 162 unit rumah, di mana 117 unit sudah terealisasi hingga Agustus 2025.
Tantangan PSU dan Harapan Dukungan Pusat
Wali Kota Cirebon juga menyoroti permasalahan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah. Dari 147 proyek perumahan, sebanyak 128 pengembang belum menyerahkan aset PSU.
“Aset ini hak publik dan vital untuk perawatan lingkungan. Kami mohon dukungan dan arahan Bapak Menteri agar penyerahan aset dapat segera tuntas,” ujar Effendi Edo.
Ia menegaskan, Pemkot Cirebon akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi demi mewujudkan kota yang setara dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemkot Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung sektor perumahan.
Ia menegaskan, program perumahan rakyat bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi nasional.
“Kita ingin ibu-ibu tidak lagi meminjam uang pada rentenir yang bunganya mencekik. Dengan kolaborasi bersama SMF dan PNM, pembiayaan perumahan menjadi lebih ringan dan adil,” ujar Ara panggilan akrab Maruarar Sirait.
Ara juga menyoroti peran penting dunia perbankan. Ia memberikan apresiasi kepada Bank BJB, BRI, BTN, hingga BCA yang kini turut menyalurkan pembiayaan KPR FLPP bahkan melalui skema swasta.
“Ini bukti bahwa perumahan, khususnya rumah subsidi, juga menjadi sektor ekonomi yang menguntungkan sekaligus menyejahterakan rakyat,” tambahnya.
Menteri Maruarar mengumumkan bahwa kuota rumah subsidi nasional meningkat dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, berkat penurunan suku bunga kewajiban dari 5 persen menjadi 4 persen.
“Ini pencapaian terbesar dalam sejarah, dan kami ingin Jawa Barat, termasuk Cirebon, menjadi penerima manfaat utama,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang hadir mewakili Gubernur, menyatakan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia melaporkan, backlog kepemilikan rumah di Jawa Barat mencapai 2 juta unit, dan di Kota Cirebon sekitar 31 ribu unit.
“Kami menargetkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, backlog ini bisa ditekan. Salah satu motor utamanya adalah program BSPS dan CSR sektor perumahan,” ujar Herman.
Herman juga mengungkapkan bahwa investasi Jawa Barat pada kuartal ketiga tahun 2025 mencapai Rp77,1 triliun, dengan total kumulatif Rp218,2 triliun sejak Januari hingga September.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kini mencapai 5,23 persen, melampaui rata-rata nasional.
“Salah satu pengungkit utama ekonomi adalah sektor perumahan. Multiplier effect-nya luar biasa, dari pengembang, kontraktor, hingga UMKM bahan bangunan semuanya bergerak,” ujarnya. (*)
