INDRAMAYU, GM – Buntut dari polemik Memanasnya antara Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu membuat anggota legislatif langsung turun tangan, dan memanggil sejumlah pihak dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPRD.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu telah memanggil, dan mengirimkan surat audiensi kepada KOMPI, Diskanla dan pihak terkait lainnya.
Bocoran surat audensi dari pimpinan dewan menyebar di grup WhatsApp wartawan, sejak Sabtu (4/4/2026) sore menyebutkan, Raker ini terkait Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura, yang kasusnya sedang viral dalam sepekan ini.
Dalam surat bernomor 100.1.4.4/492.a/Fasgarwas itu disebutkan pimpinan DPRD akan memanggil Ketua Komisi II beserta anggota, Kepala Diskanla Jawa Barat, Kepala Kantor Perhutani KPH Indramayu dan jajaran pengurus KOMPI pada Senin besok (6/4/2026) pukul 13.00 WIB di ruang sidang utama DPRD Indramayu.
Selain itu, dalam surat perihal audensi Komisi II DPRD yang ditandatangani Ketua DPRD, Dra. Hj. Nurhayati, MPd.I. ini memanggil Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu dan Kepala Diskanla Kabupaten Indramayu untuk datang mewakili pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Audiensi yang kabarnya akan dipimpin langsung Pimpinan DPRD dan Komisi II membahas tindak lanjut Revitalasasi, termasuk yang sekarang sedang viral terkait tuntutan ganti rugi Fasilitas Umum (Fasum) Alun-alun pendopo yang rusak akibat demo KOMPI kemarin.
Raker ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti kelanjutan PSN apakah di stop atau dilanjutkan demi kepentingan rakyat Kabupaten Indramayu.
Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda resmi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu untuk membahas isu terkait revitalisasi yang menjadi sorotan publik dalam sepekan ini.
Sebagaimana tercantum dalam surat undangan resmi, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu sebelumnya telah menerima surat dari KOMPI nomor 05/03/KOMPI/2026 perihal audensi terkait PSN Revitalisasi Tambak Pantura 04 Maret 2026.
Kehadiran Kepala Diskanla Jabar dan pihak terkait diharapkan dapat menjadi solusi konkret dan mengakhiri masalah sosial yang jadi polemik masyarakat pesisir dan petani tambak dalam sepekan ini dan menghasilkan keputusan terbaik bagi rakyat Indramayu. (Yus)
