CIREBON, GemaMadani.com – Paguyuban Pelangi Kota Cirebon berkumpul bersama dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyuarakan sikap perjuangannya menuntut keadilan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon.
Hetta M. Latumetten, perwakilan dari Paguyuban Pelangi Kota Cirebon menegaskan mengenai perjuangan ini akan terus dilakukan hingga suara masyarakat benar-benar didengar para pemangku kebijakan.
Ia menyoroti perbedaan signifikan kenaikan PBB antara Kota Cirebon dengan daerah lain, seperti yang baru-baru ini terjadi sampai viral di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Bercermin dari Kabupaten Pati, kenaikan hanya sekitar 250 persen. Sementara di Kota Cirebon bisa hampir 1.000 persen. Kenapa kita tidak bisa seperti di Pati? Kami akan berjuang sampai kapan pun. Dari awal tahun 2024 kami sudah bergerak, sampai ke Presiden dan Mendagri, dan itu pun sudah didengar oleh mereka,” ungkap Hetta kepada awak media usai acara di salah satu hotel di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Selasa (12/8/2025).
Disebutkannya, bahwa di Kota Cirebon terdapat empat terdampak kenaikan PBB, namun perjuangan masyarakat sering kali dianggap mewakili hanya “1 persen” suara. Padahal, menurutnya, hampir semua wilayah mengalami kenaikan signifikan.
“Kenaikan minimal 100 persen di alami hampir semua warga. Hanya karena nilainya dianggap kecil, 50–100 persen, lalu dibilang tidak berdampak. Tapi ingat, 1 persen bahkan setengah persen pun tetap bagian dari masyarakat Kota Cirebon,” tegasnya.
Sejak Januari 2024, Paguyuban Pelangi telah melakukan berbagai upaya, mulai dari menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Cirebon, menggelar aksi turun ke jalan, hingga audiensi ke pemerintah pusat. Namun, hingga kini, perubahan yang dirasakan masyarakat masih minim.
Paguyuban Pelangi berharap perjuangan ini mendapat dukungan luas agar suara masyarakat Kota Cirebon lebih diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. (Yus)
