MAJALENGKA, GM – Universitas YPIB Majalengka menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah bagi Lembaga Pendidikan dan Perdesaan” bertempat di Auditorium Universitas YPIB Majalengka, Sabtu (15/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Fakultas Psikologi, Bisnis, Teknologi (Fapbistek) Universitas YPIB Majalengka dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan.
Acara dibuka langsung Rektor Universitas YPIB Majalengka, Prof. (em). Dr. Yoyon Suryono, M.S., didampingi Ketua Pembina YPIB Majalengka dan unsur pimpinan universitas. Kegiatan FGD mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang secara langsung diwakili Sekretaris Daerah, Aeron Randi, A.P., M.P., mewakili Bupati Majalengka.
Sementara itu, Dr. Erdiriyo, SE., M.M selaku Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan pemerintah pusat, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah pusat menempatkan inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pendidikan dan perdesaan.
Ia mengapresiasi langkah Universitas YPIB Majalengka yang dinilai strategis karena perguruan tinggi memiliki kapasitas riset dan pemberdayaan yang mampu mempercepat perluasan akses keuangan syariah.
Dr. Erdiriyo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan BUMN agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan keuangan syariah, terutama UMKM dan komunitas desa yang masih menghadapi keterbatasan modal dan literasi keuangan.
Ia berharap FGD ini menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat model pendampingan yang lebih dekat dengan kebutuhan lapangan.
“Pemerintah siap mendukung kolaborasi lanjutan agar inklusi keuangan syariah dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Majalengka dan wilayah sekitarnya,” ujarnya.
Hadir juga dalam kesempatan itu perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Agus yang menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan syariah, terutama di wilayah pendidikan dan pedesaan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai BUMN dan lembaga keuangan syariah, termasuk Bulog, Permodalan Nasional Madani (PNM), Askrindo Syariah, Jamkrindo Syariah, BJB Syariah, Pemberdaya Garuda Jaya, dan Pegadaian Syariah.
Sebanyak 212 peserta mengikuti FGD, terdiri dari dosen, guru, kepala desa, perangkat pemerintah desa, Dinas PMD Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, serta berbagai unsur lembaga pendidikan dan masyarakat perdesaan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada identifikasi kebutuhan masyarakat, pemetaan tantangan lokal, serta penjabaran solusi keuangan syariah yang aplikatif.
Ketua Pelaksana yang juga Dekan Fapbistek, Dr. H. Wawan Sonjaya, M.Pd., menyampaikan bahwa FGD ini menjadi langkah strategis dalam memperluas pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Menurutnya, lembaga pendidikan dan perdesaan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekosistem ekonomi syariah yang inklusif.
“Dengan diskusi lintas lembaga, kami berharap muncul rekomendasi nyata yang bisa diimplementasikan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sekretaris kegiatan, Ade Surya, MESy., M.Si., menambahkan bahwa kolaborasi antara kampus, pemerintah desa, dan lembaga keuangan syariah perlu diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pendekatan edukatif yang praktis dan sesuai kebutuhan lapangan.
Penyelenggara menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini.
Penghargaan diberikan kepada pimpinan universitas, para narasumber, lembaga keuangan syariah, pemerintah desa, dan seluruh peserta yang hadir. Panitia berharap kerja sama yang terjalin dapat terus berlanjut dan menghasilkan program inklusi keuangan syariah yang lebih berdampak bagi masyarakat Majalengka dan wilayah sekitarnya. (Eko)
