BANDUNG, GM – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Ummat Islam (PUI) Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) Jawa Barat untuk bersilaturahim dan beraudiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, di Bandung pada Jumat siang (10/7/2026)
Pertemuan tersebut merupakan ikhtiar bersama dalam mendorong MUI Jawa Barat agar segera mengeluarkan fatwa serta mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melahirkan regulasi yang lebih tegas dalam menjaga moral, ketahanan keluarga, dan masa depan generasi bangsa dari berbagai penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur bangsa.
Bagi DPW PUI Jawa Barat, persoalan LGBTQ bukan sekadar isu privat, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak pada kehidupan keluarga, pendidikan, budaya, dan ketahanan bangsa apabila dipromosikan sebagai gaya hidup yang harus diterima dan dinormalisasi.
Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, dari berbagai bentuk penyebaran paham maupun perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya bangsa.
Sikap DPW PUI Jawa Barat tersebut sejalan dengan pernyataan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PUI yang mengapresiasi dimasukkannya isu penyebaran budaya LGBTQ dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 sebagai salah satu ancaman non militer terhadap ketahanan nasional.
Bagi PUI, ketahanan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga dari kokohnya keluarga, akhlak masyarakat, pendidikan, dan karakter generasi penerus.
Ustadz Cecep Syarief Arifien, SE, M.Ag. selaku Wakil Ketua Umum DPW PUI Jawa Barat menegaskan bahwa negara perlu memiliki regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam menjaga ruang publik, dunia pendidikan, media, serta lingkungan sosial dari berbagai bentuk kampanye maupun normalisasi perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan budaya bangsa.
Regulasi tersebut, kata dia, hendaknya disusun secara konstitusional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
DPW PUI Jawa Barat berpandangan bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Oleh karena itu, pendekatan yang dikedepankan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pembinaan, pendampingan, penguatan keluarga, pendidikan keagamaan, serta rehabilitasi sosial bagi mereka yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai agama.
“Persoalan ini tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah. Diperlukan sinergi antara ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, media, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat pendidikan akhlak, memperkokoh institusi keluarga, serta membangun lingkungan sosial yang sehat dan bermartabat,” lanjut sosok yang akrab disapa Ustadz Cecep ini saat diwawancara.
Melalui momentum silaturahim bersama MUI Jawa Barat ini, DPW PUI Jawa Barat berharap lahir langkah-langkah strategis yang mampu memperkuat ketahanan moral masyarakat Jawa Barat sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada perlindungan keluarga, anak, dan generasi muda.
Sebagai organisasi Islam yang mengusung gerakan Ishlah Wasathiyah, DPW PUI Jawa Barat akan terus berkomitmen menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam menjaga agama, keluarga, akhlak, serta peradaban bangsa melalui dakwah, pendidikan, kaderisasi, dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan. (*)
