BANDUNG, GM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Barat hingga 30 September 2026 tetap terjaga. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, APBN Jabar mencatatkan surplus sebesar Rp 18,12 triliun.
Surplus tersebut berasal dari total Pendapatan Negara sebesar Rp 105,21 triliun atau 65,58 persen dari target, sementara total Belanja Negara terealisasi Rp 87,09 triliun atau 76,98 persen dari pagu.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar menyampaikan, Pendapatan Negara tumbuh 2,53 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 99,26 triliun yang tumbuh 2,78 persen.
“Penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 77,24 triliun tumbuh 3,65 persen, sedangkan sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp 22,00 triliun,” ujarnya dalam rilis APBN Regional, Oktober 2026.
Sektor penyumbang pertumbuhan pajak tertinggi adalah Transportasi dan Penyimpanan yang tumbuh 21,40 persen, disusul Aktivitas Profesional 20,50 persen, dan Perdagangan 17,40 persen. Pertumbuhan sektor transportasi sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik.
Meski begitu, penyumbang terbesar penerimaan pajak tetap dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 35,79 triliun atau 46,32 persen dari total penerimaan di Jabar.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi hingga September 2026 mencapai Rp 5,95 triliun atau 86,67 persen dari target, terkontraksi 1,45 persen.
Di sisi belanja, Belanja Negara tumbuh tipis 0,06 persen secara yoy. Belanja Kementerian/Lembaga tumbuh signifikan 28,32 persen menjadi Rp 34,83 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang melonjak 82,52 persen menjadi Rp 4,07 triliun.
Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terkontraksi 12,75 persen akibat penurunan pagu TKDD 2026 dan keterlambatan aturan penyaluran Dana Desa. Realisasi Dana Desa sendiri mencapai Rp 1,85 triliun.
APBN juga terus menyalurkan pembiayaan UMKM. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga September 2026 mencapai Rp 30,26 triliun kepada 468,74 ribu debitur dan Kredit Ultra Mikro (UMi) Rp 1,78 triliun untuk 307,1 ribu debitur.
Selain itu, berbagai program prioritas turut didukung APBN, di antaranya program ketahanan pangan dengan produksi beras 3,94 juta ton, penyaluran bantuan sosial Rp 8,34 triliun untuk 13,07 juta penerima, program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 36,75 triliun untuk 14,68 juta penerima di 27 kabupaten/kota, hingga subsidi listrik dan pupuk.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat Triwulan II 2026 tumbuh solid sebesar 5,73 persen (yoy) dengan PDRB mencapai Rp 833,95 triliun. Inflasi September 2026 terkendali di angka 3,16 persen (yoy), dengan neraca perdagangan surplus USD 2,75 miliar.
Tingkat kemiskinan Jabar per Maret 2026 tercatat 6,54 persen dengan jumlah penduduk miskin 3,44 juta jiwa, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 75,90 setara dengan nasional.
“APBN menjadi katalis aktivitas ekonomi dan investasi, mendukung agenda pembangunan prioritas, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel,” pungkasnya. ***
