MAJALENGKA, GM – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) membantah hoaks yang viral di media sosial soal pengibaran bendera Amerika Serikat dan kabar Bandara Kertajati diambil alih militer AS. BIJB menegaskan status bandara tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembahasan dengan Kemenhan RI hanya terkait kerjasama MRO perawatan pesawat.
Direktur PT BIJB, Ronald Sinaga, menegaskan tidak pernah ada pengibaran bendera Amerika di area Bandara Kertajati seperti yang beredar dalam unggahan media sosial.
“Tidak ada bendera Amerika di Bandara Kertajati,” kata Ronald, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan yang selama ini dilakukan bersama tim Kementerian Pertahanan RI hanya terkait pengembangan kerja sama Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.
Menurut Ronald, kerja sama itu bukan hanya untuk pesawat Amerika Serikat, tetapi juga diproyeksikan melayani pesawat milik TNI AU, matra TNI lainnya hingga pesawat komersial.
“Secara formal pembahasan yang dilakukan dengan tim Kemenhan RI adalah pengembangan kerja sama MRO, tidak hanya untuk pesawat USA tapi untuk pesawat TNI AU maupun matra TNI lainnya serta pesawat komersial,” ujarnya.
Ronald menegaskan BIJB tetap merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh kebijakan strategis akan mengikuti arahan pemegang saham pengendali.
“Pada prinsipnya kami sebagai pengelola bandara milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti kebijakan Pemprov Jawa Barat selaku pemegang saham pengendali,” katanya.
“BIJB melakukan KSO dengan GMF utk mengelola aerospace park. Dimana GMF sebagai anchor tenant akan melakukan MRO utk pesawat pesawat militer yang saat ini sdh di lakukan di Cengkareng.” tambahnya.
Sebelumnya, isu soal Kertajati mencuat usai Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya tawaran dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth agar pusat perawatan pesawat Hercules kawasan Asia ditempatkan di Indonesia.
Kertajati disebut menjadi salah satu lokasi yang disiapkan karena memiliki landasan dan kawasan pendukung yang luas.
Namun, rencana tersebut merupakan pengembangan industri aviasi dan pertahanan, bukan pengambilalihan bandara oleh militer asing. (Yus)
