INDRAMAYU, GM – Aksi penyampaian aspirasi yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di pusat kota Indramayu, Kamis (2/4/2026), berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum di kawasan Alun-Alun Indramayu dilaporkan mengalami kerusakan setelah situasi di lapangan memanas.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana proyek revitalisasi tambak Pantura yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat pembudidaya ikan, terutama terkait alih fungsi lahan. Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah dilayangkan kepada pihak kepolisian, massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang dan bergerak dari titik kumpul menuju Pendopo Indramayu.
Ketegangan mulai meningkat ketika massa aksi tidak kunjung mendapatkan respons langsung dari Bupati Lucky Hakim, yang diharapkan hadir untuk menerima dan menanggapi tuntutan mereka. Ketiadaan dialog di tengah besarnya ekspektasi massa memicu kekecewaan yang kemudian berkembang menjadi situasi tidak terkendali.
Dalam kondisi tersebut, oknum di tengah kerumunan diduga melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas publik. Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan meliputi kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu penerangan, hingga elemen ikonik seperti Tugu Nol Kilometer dan ornamen bola hias. Ruang publik yang sebelumnya menjadi kebanggaan warga kini menyisakan puing dan jejak kerusakan yang mencolok.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua FPWI, (Forum Perjuangan Wartawan Indramayu), Chong Soneta menyampaikan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang dalam menyampaikan pendapat di era demokrasi, namun harus tetap dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Penyampaian aspirasi adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga. Namun, tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum tidak dapat dibenarkan, karena justru menodai gerakan mulia masyarakat luas yang memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai keliru,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran dan respons cepat dari pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat guna mencegah eskalasi di lapangan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci untuk meredam ketegangan.
“Kami berharap ke depan ada ruang dialog yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga aspirasi dapat tersampaikan tanpa harus berujung pada tindakan yang merugikan semua pihak,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait ketidakhadiran kepala daerah maupun langkah penanganan pascakejadian. Aparat keamanan dilaporkan telah melakukan pengamanan guna mengendalikan situasi dan mencegah eskalasi lebih lanjut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya tentang menyuarakan pendapat, tetapi juga tentang menjaga tanggung jawab bersama. Aspirasi yang disampaikan dengan kepala dingin, serta respons yang terbuka dari pemerintah, diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang sehat tanpa meninggalkan kerugian bagi kepentingan publik. (*)
