INDRAMAYU, GM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan pimpinan berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyatakan komitmen bersama untuk memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pembiayaan modal kerja bagi pelaku UMKM.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Pendopo Bupati Indramayu. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bupati Indramayu, jajaran Sekretariat Daerah, serta unsur perangkat daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Forum ini dimanfaatkan sebagai ruang sinkronisasi kebijakan dan langkah nyata antara OJK, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan agar pembiayaan produktif semakin mudah diakses masyarakat.
Di wilayah Ciayumajakuning, khususnya Kabupaten Indramayu, kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian daerah terlihat signifikan. Hingga akhir November 2025, realisasi penyaluran KUR di Indramayu tercatat mencapai Rp1,28 triliun kepada 28.294 debitur. Sementara itu, pembiayaan Kredit Modal Kerja menyentuh angka Rp3,8 triliun atau sekitar 19 persen dari total penyaluran KMK di kawasan Ciayumajakuning.
Besarnya angka tersebut tak lepas dari peran aktif perbankan dan lembaga pembiayaan lain yang terus memperluas jangkauan layanan kepada pelaku usaha kecil. Sektor pertanian, perikanan tangkap, produksi garam, hingga industri kreatif seperti batik complongan menjadi fokus utama pembiayaan karena dinilai memiliki potensi ekonomi yang kuat sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan pelaku industri keuangan disebut menjadi faktor penting agar pembiayaan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 559 ribu unit usaha, dominasi sektor pertanian menjadikan dukungan permodalan sebagai kebutuhan mendasar. Skema KUR dan Kredit Modal Kerja dinilai membantu pelaku usaha menjaga kelangsungan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, hingga memperluas skala usaha. Perkembangan ini juga berdampak pada kontribusi Indramayu terhadap perekonomian Jawa Barat.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menyoroti bahwa karakter ekonomi daerah yang bertumpu pada pertanian, perikanan, dan UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia menilai kehadiran lembaga jasa keuangan berperan besar dalam menjawab kebutuhan modal masyarakat sekaligus mendorong peralihan dari pola pembiayaan informal ke layanan keuangan resmi.
Ia juga menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Program edukasi yang digelar bersama OJK dan LJK diarahkan menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa agar masyarakat semakin memahami produk serta layanan keuangan yang legal dan aman.
“Banjir yang melanda Indramayu pada Januari 2026 menyebabkan sekitar 11.000 hektare tambak ikan, udang, dan bandeng terdampak. Kondisi ini tentu berpotensi menambah kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan dan UMKM dalam proses pemulihan ekonomi,” ujar Lucky Hakim. Kamis (29/1/2026).
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara otoritas, pemerintah daerah, dan industri keuangan untuk mendorong UMKM berkembang lebih maju. Menurutnya, capaian penyaluran KUR dan Kredit Modal Kerja di Indramayu mencerminkan kuatnya kerja sama lintas sektor dalam menopang ekonomi daerah.
“Capaian ini menunjukkan sinergi yang solid antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan. Kami terus mendorong perluasan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi UMKM dan sektor unggulan, agar produktivitas serta kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” kata Agus.
OJK Cirebon juga terus mengawal kualitas penyaluran pembiayaan agar tetap sehat, dibarengi program literasi keuangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan membuat masyarakat tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga mampu mengelola pinjaman secara bijak dan produktif.
Seluruh Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Indramayu menyatakan kesiapan mendukung penguatan pembiayaan UMKM melalui KUR dan Kredit Modal Kerja. Dukungan tersebut termasuk keterlibatan aktif dalam program edukasi yang terintegrasi dengan agenda pemerintah daerah dan TPAKD, sehingga perluasan akses keuangan berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal. (Yus)
