JAKARTA, GM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi pelayanan pertanahan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terukur, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Rabu (19/8/2026).
Transformasi tersebut diwujudkan melalui sejumlah agenda, antara lain Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak dengan target penyelesaian paling lama 10 hari kerja, serta penguatan organisasi berbasis wilayah. Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki proses bisnis pelayanan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tomi Jomaliawan, A.Ptnh., M.H., hadir secara langsung dalam kegiatan Launching Transformasi Layanan dan Organisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat turut melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN, bersama Kantor Pertanahan lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan pilot project.
Penandatanganan Pakta Integritas menjadi bentuk komitmen jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung implementasi transformasi layanan dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Keterlibatan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pilot project menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan. Implementasi transformasi tidak hanya membutuhkan perubahan pada mekanisme pelayanan, tetapi juga penguatan proses bisnis, sumber daya manusia, tata kelola, serta budaya kerja organisasi.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tomi Jomaliawan, A.Ptnh., M.H., bersama jajaran berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan transformasi tersebut agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ***
