BANDUNG, GM – Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Satu Regional Jawa Barat melaksanakan Konferensi Pers Kinerja APBN Regional Jawa Barat bertempat di Gedung Keuangan Negara Bandung. Senin (25/5/2026). Dalam konferensi pers tersebut, disampaikan perkembangan kinerja APBN serta kondisi makroekonomi Regional Jawa Barat hingga 30 April 2026, dengan rincian sebagai berikut.
Perkembangan APBN hingga 30 April 2026
Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 April 2026 kembali mencatatkan surplus regional sebesar Rp11,9 triliun di tengah kekhawatiran kondisi global yang mempengaruhi kinerja fiskal. Surplus APBN Jawa Barat tersebut terdiri atas total Pendapatan Negara sebesar Rp48,39 triliun (25,67% dari target), sementara total Belanja Negara sebesar Rp37,20 triliun (34,97% dari pagu).
Penerimaan Negara s.d. 30 April 2026 tercatat tumbuh 3,69% setelah sebelumnya terkontraksi pada bulan lalu.
Tumbuhnya penerimaan negara per 30 April 2026 ini didorong oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh sebesar 3,93% (yoy) dan Penerimaan Bukan Pajak yang tumbuh sebesar 0,65% (yoy).
Penerimaan dari Sektor Perpajakan dalam negeri Rp35,92 triliun dan tumbuh 0,94% sedangkan sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp10,01 triliun namun terkontraksi sebesar 3,81% (yoy). Penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya.
Sektor ekonomi dominan yang tumbuh dari sisi perpajakan pada 30 April 2026 secara netto adalah pada sektor Administrasi Pemerintahan (tumbuh 32,94%), sektor keuangan dan asuransi (31,46%), Jasa Professional (28,85%), Transportasi dan Pergudangan (24,33%), dan Perdagangan (15,07%).
Hal ini disebabkan karena peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri pada Bulan Maret 2026. Sedangkan, turunnya penerimaan cukai terutama disebabkan terkontraksinya penerimaan dari Cukai yang mencatatkan kontraksi sebesar 2,77% (yoy).
Realisasi PNBP sampai dengan April 2026 sebesar Rp2,45 Triliun atau 35,75% dari target tahun 2026, mengalami pertumbuhan sebesar 0,65% (yoy). Penerimaan PNBP kembali mencatatkan pertumbuhan setelah sebelumnya kontraksi pada Februari 2026.
Pertumbuhan pada PNBP per 30 April 2026 didorong oleh penurunan penerimaan PNBP Lainnya yang terkontraksi 17,29% (yoy). Kontraksi terbesar terdapat pada PNBP POLRI (Pendapatan STNK, TNKB dan PNBP Penerbitan Surat Ijin Senpi dan Bahan Peledak), PNBP uang Pengganti Tindak Pidana korupsi yg telah ditetapkan, Jasa Pelayanan Pertanahan dan PNBP Pemindah tanganan BMN Lainnya.
Ekonomi Global Terguncang, Kinerja APBN Jabar Tetap Solid Hingga 30 April 2026, Belanja Negara telah terealisasi Rp37,20 triliun atau 34,97% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp106,36 triliun, secara yoy kembali mengalami pertumbuhan sebesar 0,02% setelah pada akhir triwulan I 2026 mengalami kontraksi.
Pertumbuhan ini terutama pada Belanja Kementerian/Lembaga yang mengalami pertumbuhan 25,53%. Pertumbuhan belanja K/L ini terjadi pada seluruh jenis belanja walaupun Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mencatatkan kontraksi sebesar -9,67% (yoy).
Walaupun demikian, perlambatan TKDD tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD pada tahun 2026. Belanja K/L sampai dengan 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp12,85 triliun atau 28,43% dari pagu, tumbuh dibanding tahun lalu pada semua komponen belanja. Pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencatatkan realisasi Rp1,16 triliun, tumbuh 108,97% (yoy) dibanding April 2025. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mendorong percepatan penyaluran belanja di awal tahun anggaran
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tercatat tumbuh negatif 9,67% dengan realisasi sebesar Rp24,34 triliun atau capaian 39,81% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 30 April 2026 sudah mencapai Rp23,79 triliun (40,16% dari pagu) terkontraksi 0,97% (yoy), sementara Dana Desa mencapai Rp550,13 miliar (28,80%) terkontraksi 81,20% (yoy). Tingginya kontraksi pada Dana Desa disebabkan karena tertahannya penyaluran Dana Desa pada awal tahun anggaran 2026. Dana Desa baru bisa disalurkan pada Bulan Maret 2026 setelah terbitnya PMK No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026.
Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota dilaksanakan oleh 6.535 SPPG dan melibatkan 28.623 supplier, secara total program MBG telah menjangkau 14,59 juta penerima manfaat.
Kemudian, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 13.159 penerima dengan realisasi Rp 1,66 triliun melibatkan 19 Asosiasi, 1.039 pengembang dan 1.515 perumahan. Untuk perkembangan pembentukan KDKMP, telah terbentuk 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Saat ini pemetaan gerai aktif KDKMP telah mencapai 52,60%. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 20 lokasi dengan jumlah 43 unit sekolah dengan rincian 13 SD, 20 SMP, dan 10 SMA.
Sedangkan, Program Revitalisasi Sekolah telah dilaksanakan oleh tiga Kementerian walaupun masih terdapat catatan program yang belum merata di Jawa barat.
Target Revitalisasi Sekolah pada 1699 unit dan telah terealisasi 1625 unit. Kemudian, Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi 1 sekolah di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, dan telah berjalan sejak tahun ajaran 2025. Capaian Prioritas Ketahanan Pangan telah terealisasi Rp1,697 triliun dengan capaian produksi padi mencapai 2,48 juta ton.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan April 2026 sebesar Rp12,87 triliun kepada 195,74 ribu debitur dan penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp914,66 miliar kepada untuk 159,28 ribu debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesari 11,45% terhadap penyaluran KUR secara nasional dengan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp80,14 triliun.
Kondisi Makro Ekonomi Regional
Perekonomian Jawa Barat triwulan I 2026 tumbuh 0,24% (q-to-q) dan 5,79% (yoy). PDRB ADHK tercatat sebesar Rp 475,41 triliun dan ADHB sebesar Rp799,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional memiliki pola yang serupa dengan distribusi yang tidak jauh berbeda didorong pertumbuhan pada industry pengolahan sebagai kontributor terbesar.
Tingkat Inflasi April 2026 sebesar 2,49% (yoy) dengan IHK 111,44. Inflasi tertinggi di Kab Majalengka (3,01% yoy) dengan IHK 111,72; sedangkan inflasi terendah di Kota Depok (2,22% yoy) dengan IHK 110,71. Komoditas Penyumbang utama inflasi yoy pada bulan April 2026 adalah emas perhiasan (0,81%), Daging Ayam Ras (0,21%), Beras (0,17%), Minyak Goreng (0,09%), dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,08%). Sedangkan yang memberikan andil deflasi adalah komoditas Bawang Putih (-0,08%), Bawang Merah (-0,08%), Cabai Merah (-0,05%), Angkutan Antar Kota (-0,02%), dan Tarif Jalan Tol (-0,01%).
Neraca Perdagangan Jawa Barat Maret 2026 Surplus USD 1,98 miliar. Total Ekspor USD 2,68 miliar (↓ m-to-m, ↓ y-on-y) dan Total Impor USD 0,07 miliar (↓ m-to-m, ↓ y-on-y). Pada Januari-Maret 2026 secara total mengalami surplus USD 6,55 miliar. Berdasarkan transaksi perdagangan Nonmigas, neraca perdagangan dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 1.420,04 Juta, sedangkan defisit perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit -USD506,97 Juta dan -USD4,39 Juta.
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat April 2026 turun 1,60% menjadi 118,76, didorong penurunan baik pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang turun sebesar (1,64%) maupun penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 0,04%. Begitu juga pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang turun 1,20% menjadi 117,89 seiring penurunan It sebesar 0,05% dan peningkatan Ib1,16%. (Yus)
