CIREBON, GM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning, yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, tetap berada dalam kondisi stabil pada tahun 2025. Hal ini ditopang oleh fungsi intermediasi keuangan yang berjalan cukup baik.
Perkembangan Sektor Perbankan (Bank Perkreditan Rakyat/BPR)
Sepanjang Desember 2025, sebanyak 18 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Ciayumajakuning mencatatkan kinerja positif baik secara tahunan (year on year/yoy) maupun bulanan (month to month/mtm), berdasarkan sejumlah indikator.
Penyaluran kredit hingga Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen secara yoy menjadi Rp2,010 triliun. Namun demikian, dari sisi mtm, terdapat kontraksi sebesar 0,55 persen. Seiring dengan pertumbuhan kredit tersebut, kualitas kredit juga mengalami perbaikan. Rasio Non-Performing Loan (NPL) turun masing-masing sebesar 1,53 persen secara yoy dan 0,37 persen secara mtm.
Pajak Digital Tembus Rp47,18 Triliun, PPN PMSE Jadi Penyumbang Terbesar
Dari sisi aset, terjadi kenaikan sebesar 5,54 persen yoy menjadi Rp2,87 triliun pada Desember 2025, dengan pertumbuhan mtm sebesar 0,60 persen. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pun mencatatkan apresiasi positif, meningkat 4,51 persen yoy dan 0,65 persen mtm menjadi total Rp2,28 triliun.
Dalam hal profitabilitas, rasio Return on Assets (ROA) BPR meningkat menjadi 3,33 persen per Desember 2025. Peningkatan ini terdiri atas kenaikan 0,34 persen secara mtm dan 5,53 persen secara yoy. Efisiensi operasional juga membaik, terlihat dari penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 35,56 persen secara yoy menjadi 81,92 persen, meskipun jika dilihat secara mtm rasio ini naik sebesar 3,03 persen.
Pada sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR tetap berada pada tingkat yang terjaga meski turun sebesar 11,09 persen yoy menjadi 20,09 persen.
Secara sektoral, lima sektor ekonomi dominan menjadi target penyaluran kredit oleh BPR di Ciayumajakuning pada Desember 2025 adalah:
1. Sektor Bukan Lapangan Usaha Lainnya dengan porsi 47,36 persen atau Rp941,26 miliar.
2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 35,63 persen atau Rp708,22 miliar.
3. Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 4,44 persen atau Rp88,22 miliar.
4. Sektor Bukan Lapangan Usaha Rumah Tangga sebesar Rp55,85 miliar atau 2,81 persen.
5. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya dengan porsi Rp50,72 miliar atau 2,55 persen.
Berdasarkan penggunaan kredit, penyaluran terbesar masih diarahkan untuk kredit konsumsi yang mencapai Rp1,01 triliun. Namun demikian, pertumbuhan tertinggi terjadi pada segmen kredit modal kerja dengan kenaikan sebesar 4,73 persen secara yoy dibandingkan dengan konsumsi dan investasi.
Jika dilihat secara regional, kontribusi penyaluran kredit BPR di Ciayumajakuning terhadap total penyaluran BPR di Jawa Barat mencapai 10,53 persen pada Desember 2025. Penghimpunan DPK oleh BPR di wilayah ini berkontribusi sebesar 12,48 persen dari total Jawa Barat, sementara porsi aset BPR Ciayumajakuning terhadap total aset BPR Jawa Barat mencapai 10,83 persen.
OJK Cirebon terus berkomitmen untuk mendorong penerapan Strategi Anti-Fraud melalui pengawalan pelaksanaan POJK Nomor 12 Tahun 2024 di seluruh BPR yang berada di wilayah pengawasannya. Selain itu, penguatan struktur melalui konsolidasi juga menjadi perhatian utama dengan mengacu pada ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Sektor Perbankan (Kantor Cabang Bank Umum dan Bank Umum Syariah)
Pada tahun 2025, kinerja Kantor Cabang (KC) Bank Umum di Wilayah Kantor OJK Cirebon menunjukkan kenaikan yang positif secara tahunan (yoy). Penyaluran kredit meningkat sebesar 1,27 persen, mencapai Rp48,15 triliun. Sejalan dengan itu, aset dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing naik sebesar 1,88 persen dan 7,26 persen, mencatatkan angka Rp59,31 triliun dan Rp40,38 triliun. Rasio Non-Performing Loan (NPL) tetap terjaga di angka 4,38 persen.
Dari sisi nominal, fokus penyaluran kredit KC Bank Umum masih didominasi oleh kredit konsumsi sebesar Rp23,33 triliun. Meski demikian, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kredit investasi yang naik 12,38 persen secara yoy, melampaui pertumbuhan kredit konsumsi dan modal kerja.
Sementara itu, kinerja Bank Umum Syariah di Wilayah Kantor OJK Cirebon juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2025. Pembiayaan yang disalurkan meningkat tajam hingga 72,02 persen yoy menjadi Rp7,44 triliun. Aset tumbuh sebesar 0,49 persen yoy dengan total mencapai Rp8,42 triliun. Di sisi lain, DPK bertambah 22,31 persen yoy menjadi Rp5,59 triliun. Rasio Non-Performing Financing (NPF) berhasil dipertahankan di level 2,44 persen.
Baik secara nominal maupun dari sisi kinerja, pembiayaan KC Bank Umum Syariah masih fokus pada pembiayaan konsumsi dengan total Rp5,82 triliun. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan pada sektor ini dengan kenaikan sebesar 87,55% yoy bila dibandingkan dengan pembiayaan investasi dan modal kerja.
Untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Ciayumajakuning, OJK Cirebon melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Berbagai program edukasi keuangan syariah telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan produk layanan keuangan syariah. Upaya ini diarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah lebih luas, sehingga mendukung penguatan akses keuangan inklusif dan pengembangan sektor ekonomi berbasis syariah di daerah tersebut.
Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Di sektor IKNB yang berada di bawah pengawasan OJK Cirebon, tercatat terdapat 8 Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan 2 Perusahaan Pergadaian.
Performa LKM di wilayah Ciayumajakuning hingga Desember 2025 mengalami peningkatan tahunan (year-on-year/yoy) pada beberapa indikator. Nilai asetnya naik 1,28 persen yoy menjadi Rp20,98 miliar, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 1,70 persen menjadi Rp13,96 miliar. Namun demikian, jumlah pinjaman yang disalurkan justru mengalami kontraksi sebesar 9,08 persen, turun menjadi Rp17,6 miliar.
Sementara itu, kinerja LKMS mencatat kenaikan yoy pada berbagai indikator. Asetnya meningkat 3,51 persen menjadi Rp38,71 miliar, pembiayaan yang disalurkan naik 4,66 persen menjadi Rp17,89 miliar, dan penghimpunan DPK mengalami apresiasi sebesar 5,84 persen menjadi Rp23,77 miliar.
Di sisi lain, kinerja Perusahaan Pegadaian swasta per Desember 2025 menunjukkan penurunan. Aset perusahaan terkoreksi hingga 6 persen yoy menjadi Rp3,5 miliar, sementara total pinjaman yang disalurkan merosot tajam sebesar 76,55 persen yoy menjadi Rp237 juta.
Kinerja Pasar Modal
Kinerja pasar modal wilayah Ciayumajakuning pada Desember 2025 mencerminkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Jumlah investor pasar modal yang dilihat dari jumlah Single Investor Identification (SID) meningkat mencapai 436,34 ribu, tumbuh sebesar 40,69 persen yoy dan 4,51 persen month-to-month (mtm).
Selama periode tersebut, total transaksi saham di kawasan Ciayumajakuning tercatat mencapai Rp4,61 triliun, mencetak lonjakan sebesar 152,83 persen yoy dan naik 7,44 persen mtm. Indikator-indikator positif ini sekaligus mencerminkan peningkatan literasi masyarakat terhadap sektor pasar modal disertai dengan naiknya optimisme masyarakat untuk berinvestasi di instrumen tersebut.
Pelayanan Konsumen
Dalam sektor pelayanan konsumen jasa keuangan sepanjang tahun 2025, OJK Cirebon telah memproses sebanyak 1.976 konsultasi dan pengaduan. Mayoritas layanan ini berupa konsultasi langsung melalui cara walk-in ke kantor OJK Cirebon dengan persentase 76,42 persen atau sebanyak 1.510 layanan. Sementara itu, konsultasi melalui aplikasi APPK menyumbang 18,78 persen atau sebanyak 371 layanan.
Hingga Maret 2026, layanan yang diberikan sebanyak 555 konsultasi dan pengaduan konsumen. Tren dominasi konsultasi secara walk-in terus berlanjut dengan persentase 78,56 persen atau sebanyak 436 layanan. Konsultasi melalui APPK turut berkontribusi sebesar 21,44 persen atau sebanyak 119 layanan.
Pada periode tersebut, lima topik konsultasi dan pengaduan tertinggi adalah terkait fintech lending yang mencapai 33,69 persen dengan total 187 layanan. Diikuti oleh pengaduan terhadap Bank Umum sebesar 31,35 persen atau sebanyak 174 layanan. Pengaduan terkait Perusahaan Pembiayaan tercatat sebesar 10,45 persen atau sebanyak 58 layanan. Selanjutnya pengaduan lainnya sebesar 9,73 persen dengan total 54 layanan, serta pengaduan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 7,21 persen atau sejumlah 40 layanan.
Dalam hal pelayanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur sepanjang tahun 2025, OJK Cirebon telah memproses total sebanyak 11.761 permintaan layanan baik secara offline melalui walk-in maupun secara online. Sementara itu, pada periode Maret 2026 jumlah permintaan layanan SLIK yang telah diproses sebanyak 2.942 permintaan.
Pada bulan Maret 2026, jenis permasalahan yang paling banyak dikonsultasikan atau diadukan adalah terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang mencapai 24,63 persen atau sebanyak 134 layanan. Menyusul di posisi kedua adalah kasus penipuan di sektor jasa keuangan dengan 15,99 persen atau 87 layanan. Permasalahan penyalahgunaan data juga cukup signifikan, mencakup 8,46 persen atau 46 layanan. Selain itu, permintaan keringanan berkontribusi sebesar 6,99 persen atau 38 layanan, dan permintaan informasi atau dokumen sebesar 5,88 persen atau 32 layanan.
Dilihat dari status mata pencaharian, segmen pegawai swasta menjadi yang paling dominan dalam layanan konsultasi dan pengaduan, menyumbang 30,81 persen atau sebanyak 171 layanan. Segmen wirausaha menempati urutan kedua dengan 27,57 persen atau sebanyak 153 layanan, diikuti oleh ibu rumah tangga (IRT) sebesar 19,82 persen atau 110 layanan. Sementara itu, ASN/TNI/Polri mencatat kontribusi sebesar 13,15 persen atau 73 layanan, pelajar dan mahasiswa sebesar 3,78 persen atau 21 layanan, serta pensiunan sebesar 2,52 persen atau 14 layanan.
Dari sisi jenis kelamin, pengguna layanan konsultasi dan pengaduan didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 54,95 persen atau sejumlah 305 layanan. Sedangkan perempuan mencatatkan 45,05 persen atau sebanyak 250 layanan.
Berdasarkan wilayah geografis, Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah layanan tertinggi sebesar 47,03 persen atau sebanyak 261 layanan. Posisi berikutnya ditempati oleh Kota Cirebon dengan 28,82 persen atau 160 layanan. Kabupaten Indramayu mencatat kontribusi sebesar 10,27 persen atau 57 layanan, diikuti oleh Kabupaten Majalengka dengan 6,67 persen atau sebanyak 37 layanan. Kabupaten Kuningan menyumbang 6,13 persen atau sebanyak 34 layanan. Sedangkan wilayah lainnya di luar Ciayumajakuning hanya mencakup 1,08 persen atau sejumlah 6 layanan.
Program Edukasi/Literasi dan Inklusi Keuangan
Sepanjang tahun 2025 telah mencatat pencapaian yang signifikan dengan melaksanakan 229 kegiatan, baik secara daring maupun luring. Kegiatan ini mencakup wilayah kerja yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten Majalengka, dengan total partisipasi sebanyak 43.526 orang. Sebagian besar peserta berasal dari kalangan pelajar, mencapai 32,4 persen atau sekitar 13.119 peserta. Fokus pada kelompok pelajar didasarkan pada hasil SNLIK 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.
Dari segi sebaran wilayah, Kota Cirebon menjadi daerah dengan pelaksanaan kegiatan terbanyak, yakni 107 kegiatan yang melibatkan 19.867 peserta. Berikutnya, Kabupaten Cirebon mencatat 56 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 12.541 orang. Di Kabupaten Kuningan dilaksanakan 31 kegiatan dengan total peserta mencapai 4.223 orang, sementara Kabupaten Majalengka menyelenggarakan 19 kegiatan dengan partisipasi sebanyak 4.892 orang. Terakhir, di Kabupaten Indramayu diadakan 16 kegiatan yang melibatkan 2.003 peserta. Materi yang diberikan meliputi topik terkait keuangan konvensional, keuangan syariah, dan kombinasi dari keduanya.
Keberhasilan program ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga jasa keuangan, media massa, serta komunitas masyarakat. Upaya bersama ini bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan literasi keuangan, khususnya di wilayah Ciayumajakuning.
Selain menyelenggarakan program edukasi reguler, OJK Cirebon juga menggelar berbagai inisiatif tematik terkait literasi dan inklusi keuangan sepanjang tahun 2025. Salah satu program unggulannya adalah Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) yang diadakan selama bulan Ramadhan. Program ini menjadi ajang kolaborasi yang melibatkan OJK, industri jasa keuangan syariah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta komunitas masyarakat. Sepanjang Ramadhan tersebut, OJK Cirebon berhasil menyelenggarakan 11 kegiatan edukasi keuangan syariah dengan total partisipasi sebanyak 2.607 peserta.
Dalam rangka menyemarakkan Hari Indonesia Menabung (HIM) sebagai bagian dari Bulan Literasi Keuangan, OJK Cirebon turut aktif mendorong budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Realisasi program ini terlihat dengan pembukaan 9 Bank Mini Sekolah di tingkat SMP di Kabupaten Cirebon serta pendirian 5.897 rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Di periode ini, OJK Cirebon telah melaksanakan 39 kegiatan edukasi dengan melibatkan total 9.313 peserta.
Momentum HIM juga ditandai dengan Kick Off Hari Indonesia Menabung pada tanggal 19 Juli 2025, yang dilaksanakan bersama Perbarindo dan dihadiri oleh Wakil Bupati Majalengka. Selain itu, Training of Trainers (ToT) untuk 150 anggota Kwartir Ranting dan Pembina Pramuka di Kabupaten Indramayu juga digelar pada tanggal 6 Agustus 2025 sebagai upaya memperluas agen literasi keuangan di kalangan generasi muda.
OJK Cirebon juga memfokuskan perhatiannya pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal. Selain itu, program ini bertujuan mempercepat perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Selama periode BIK tersebut, OJK Cirebon telah melaksanakan total 40 kegiatan edukasi yang diikuti oleh 9.005 peserta.
Peningkatan inklusi keuangan juga dicapai melalui produk Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang dijalankan oleh BPR di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Hingga Triwulan IV tahun 2025, total outstanding K/PMR tercatat mencapai Rp3 miliar, yang diberikan kepada 377 pelaku usaha produktif, khususnya sektor UMKM.
Sepanjang tahun 2025, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah kerja OJK Cirebon terus aktif meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Fokus utamanya adalah memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan formal guna mendukung pembiayaan produktif bagi UMKM, meningkatkan pemahaman masyarakat akan literasi keuangan, serta mempercepat adopsi layanan keuangan digital.
Beberapa program kerja TPAKD yang telah dijalankan di wilayah Ciayumajakuning sepanjang tahun 2025 meliputi berbagai upaya strategis untuk mendukung pertumbuhan inklusi keuangan secara menyeluruh.
⦁ Edukasi keuangan konvensional dan syariah kepada masyarakat;
⦁ Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk mendorong budaya menabung sejak dini;
⦁ Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit/pembiayaan produktif lainnya bagi pelaku UMKM;
⦁ Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebagai upaya menyediakan akses pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat;
⦁ Perluasan jaringan agen Laku Pandai guna memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat;
⦁ Perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital;
⦁ Edukasi serta perluasan inklusi pasar modal bagi masyarakat;
⦁ Program asuransi nelayan untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat sektor perikanan; serta
⦁ Program inklusi keuangan lainnya yang mendukung penguatan sektor produktif masyarakat.
TPAKD Kabupaten Majalengka tidak hanya menjalankan program umum, tetapi juga menginisiasi program unggulan berupa implementasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Gunung Kuning. Inisiatif ini dilaksanakan secara bertahap melalui tiga tahapan: pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi, dengan tujuan utama memperkuat literasi serta inklusi keuangan masyarakat desa. Selain itu, program ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan produk maupun layanan jasa keuangan yang relevan.
Langkah penerapan Desa EKI juga difokuskan pada pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya dalam mengelola desa wisata berbasis keindahan alam dan nilai sejarah di kawasan Situ Cipanten. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mengelola keuangan secara bijak, memanfaatkan jasa keuangan formal, serta melindungi diri dari praktik keuangan ilegal. Semua elemen tersebut diupayakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang yang berkelanjutan.
Sementara itu, sepanjang tahun 2025, OJK Cirebon berhasil mencatat berbagai pencapaian dan menerima apresiasi dari sejumlah pemangku kepentingan. Pengakuan tersebut diberikan atas kinerja positif yang mendukung penguatan literasi serta inklusi keuangan di wilayahnya. Di antara penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih adalah beberapa penghormatan penting berikut.
⦁ Penghargaan dari Bupati Cirebon sebagai Mitra Kerja Inspiratif atas sinergi dan kontribusi OJK Cirebon dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Cirebon.
⦁ Juara 3 tingkat Nasional pada Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) yang diraih oleh SMA Negeri 2 Kuningan, sebagai bagian dari dukungan OJK Cirebon dalam penguatan literasi keuangan syariah di kalangan pelajar.
⦁ Penghargaan Kinerja Kantor OJK Non-Koordinator Terbaik Tahun 2025 dari Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Friderica Widyasari Dewi, atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama periode 2025 pada bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen.
Sebagai wujud komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan, Kantor OJK Cirebon turut berupaya menerapkan prinsip tata kelola yang baik melalui pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi. Dalam hal ini, OJK Cirebon menegaskan larangan kepada seluruh pemangku kepentingan, rekanan, maupun mitra kerja untuk memberikan hampers, hadiah, atau parsel dalam bentuk apa pun kepada seluruh jajaran OJK Cirebon. Partisipasi dan dukungan semua pihak merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas. (Yus)
