CIREBON, GM – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (8/4/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat, termasuk Forum Anak Kota Cirebon. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga yang selama ini menjaga kondusivitas kota.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur yang terlihat, tetapi tentang seberapa kuat kerukunan dan partisipasi masyarakat. Kota ini bisa tumbuh karena kita bergerak bersama,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase penting dalam perjalanan RPJMD 2025–2029. Ia menyebut tahun tersebut sebagai momentum akselerasi yang akan menentukan sejauh mana visi pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tahun 2027 adalah fase pembuktian. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berdampak. Indikator keberhasilan kita bukan pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada turunnya angka kemiskinan, meningkatnya IPM, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meninggalkan pola perencanaan yang bersifat rutin tanpa inovasi. Menurutnya, setiap program harus berbasis data dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan.
Wali Kota berharap, Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini mampu menghasilkan perencanaan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan lokal. Dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Cirebon optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, dengan menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan yang dirumuskan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui berbagai tahapan partisipatif, mulai dari rembug warga hingga musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. Proses ini menghasilkan ratusan usulan yang menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Musrenbang RKPD ini merupakan titik temu dari seluruh proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kami memastikan adanya sinergi antara prioritas nasional, provinsi, dan kebutuhan daerah, sehingga arah pembangunan Kota Cirebon tetap selaras dan terukur,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, hingga keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kolaborasi pembiayaan melalui skema CSR dan KPBU.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembiayaan pembangunan. Kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas dampak pembangunan,” lanjutnya.
Dalam forum tersebut, suara anak juga mendapat perhatian khusus melalui penyampaian Suara Anak Daerah (SAD) Tahun 2026. Aspirasi ini mencerminkan harapan generasi muda terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan ramah anak.
Ketua Forum Anak Kota Cirebon, Azita Nadia Ghaisani, menyampaikan pentingnya keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan, serta perlunya kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan program kesehatan dan pendidikan bagi anak, termasuk penanganan stunting, penyediaan fasilitas publik yang inklusif, serta peningkatan peran keluarga dalam membangun lingkungan yang sehat dan suportif.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga melibatkan anak secara nyata dalam proses pembangunan. Mulai dari kemudahan akses dokumen kependudukan, perlindungan dari kekerasan, hingga penyediaan ruang yang aman dan ramah untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya. (Yus)
