CIREBON, GM – Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri menyayangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan negara yang hanya 0,7 persen.
Padahal Indonesia tercatat sebagai pemilik hutan terluas ketiga di dunia dengan luas 120 juta hektare.
Pernyataan itu disampaikan Rokhmin saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kota Cirebon, Jumat (30/10/2026).
“Dulu zaman Presiden Soeharto, sektor kehutanan menyumbang 7 persen. Sekarang cuma 0,7 persen. Why? Ini harus dipelajari,” ujar legislator Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.
Ia membandingkan dengan Finlandia. Meski luas hutannya jauh di bawah Indonesia, Finlandia mampu menyumbang hingga 20 persen bagi negaranya.
“Finlandia kalah jauh luas hutannya, tapi bisa 20 persen. Kita 0,7 persen. Miris,” kata Guru Besar IPB University itu.
Bimtek SVLK sendiri merupakan kolaborasi Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII. Pesertanya para pengusaha kayu di Cirebon.
Menurut Rokhmin, kegiatan ini digelar untuk membantu pelaku usaha agar produk olahan kayu bisa tembus pasar ekspor, khususnya Eropa dan Jepang.
“Banyak kendala ekspor ke Eropa dan Jepang. Makanya kita duduk bersama cari solusi supaya produk Cirebon bisa berjaya di pasar dunia,” ucap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era 2001-2004 itu.
Ia menegaskan hutan adalah sumber daya terbarukan yang tidak akan habis jika aturan dijalankan.
“Kalau tebang pilih, ada penanaman kembali, dan tata ruang ditegakkan, hutan tidak akan habis. Menebang itu ada aturannya, wajib tanam kembali. Yang melanggar harus disanksi,” tegasnya.
Rokhmin pun mendorong Kementerian Kehutanan berbenah dan bersinergi dengan pelaku usaha.
“Ayo kembalikan kontribusi seperti era Pak Harto. Kerja bersama, kolaborasi, jadikan kehutanan sebagai sektor andalan dan unggulan Indonesia,” pungkas politisi PDI Perjuangan asal Gebang Mekar, Cirebon itu. ***
