CIREBON, GM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan literasi, inklusi keuangan, dan sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Program PINTAR (Pemerataan Ekonomi Rakyat) Desa Paninggaran, Kabupaten Kuningan, yang digelar di Aula Pangeran Cakrabuana Kantor OJK Cirebon. Rabu (20/5/2026)
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, BUMN, BUMD, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
FGD dihadiri oleh Dr. Erdirio, S.E., M.M. selaku Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis, perwakilan Kementerian Keuangan, Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Asisten Daerah Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
Desa Paninggaran menyimpan potensi ekonomi yang sesungguhnya menjanjikan. Letaknya yang berdekatan dengan Waduk Darma, salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Kuningan, seharusnya menjadi daya dorong bagi pertumbuhan UMKM dan perekonomian warga setempat.
Namun realita di lapangan menunjukkan kondisi yang kontras, UMKM setempat belum mampu berkembang secara optimal, dan masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam forum tersebut.
Danantara untuk Kemandirian Industri Baja Nasional
Menjawab tantangan tersebut, OJK Cirebon melalui payung program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hadir memberikan intervensi langsung melalui serangkaian upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat Desa Paninggaran.
Program edukasi keuangan telah diselenggarakan secara menyeluruh dan menjangkau berbagai segmen masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pelaku UMKM, hingga pelajar sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman dan perilaku keuangan yang sehat di masyarakat.
Plh. Kepala OJK Cirebon, Tesar Pratama, menegaskan bahwa esensi dari program ini bukan sekadar mengejar target angka inklusi, melainkan menghadirkan solusi nyata yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Fokus utama TPAKD OJK Cirebon bersama Pemkab Kuningan adalah memastikan bahwa setiap akses keuangan yang terbuka benar-benar tepat guna. Tantangannya bukan lagi pada ketersediaan produk, melainkan pada kemampuan masyarakat memanfaatkannya. Kami ingin mengubah mentalitas pasif dan ketergantungan menjadi kemandirian ekonomi, agar masyarakat bisa mengkapitalisasi berbagai potensi yang dimiliki oleh desa mereka,” tegasnya.
Oleh karena itu, pendekatan edukasi dan pendampingan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya mengenal layanan keuangan formal, tetapi juga mampu menggunakannya secara optimal, bijak, dan produktif.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Erdirio,
menyampaikan bahwa penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.
“Program PINTAR menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dapat diarahkan untuk membangun masyarakat desa yang lebih mandiri dan produktif. Potensi desa perlu diperkuat melalui edukasi, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan ekosistem ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis jangka panjang dalam memutus ketergantungan tersebut, OJK Cirebon menaruh perhatian khusus pada literasi keuangan kepada kalangan pelajar. Edukasi diberikan untuk membangun pola pikir dan mental kemandirian finansial sejak dini.
Para pelajar dibekali pemahaman tentang kebiasaan menabung, perencanaan keuangan dasar, serta pengenalan produk-produk keuangan formal yang legal dan aman. Hal ini ditujukan untuk membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang baik sejak usia sekolah, serta agar generasi muda tidak mudah terpapar pada penawaran investasi bodong maupun pinjaman ilegal yang marak beredar.
Lebih dari itu, pelajar dipandang dan diposisikan sebagai agen literasi keuangan bagi keluarga mereka sekaligus generasi penerus yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Wakil Bupati Kuningan turut menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi lintas lembaga dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK Cirebon, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting agar masyarakat desa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Program seperti ini penting untuk membuka pola pikir masyarakat bahwa desa memiliki potensi ekonomi yang besar apabila didukung dengan edukasi, pendampingan, dan akses keuangan yang tepat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari implementasi program TPAKD Kabupaten Kuningan yang diinisiasi oleh OJK Cirebon, kegiatan edukasi dan penguatan inklusi keuangan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan kepada masyarakat Desa Paninggaran.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
OJK Cirebon menegaskan bahwa sinergi TPAKD bersama Pemerintah Kabupaten Kuningan bukan sekadar kerja sama formal, melainkan komitmen bersama untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui FGD ini, seluruh pihak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah dalam mendukung keberhasilan Program PINTAR di Desa Paninggaran, termasuk melalui penguatan peran TPAKD Kabupaten Kuningan.
Diskusi lintas lembaga yang telah dilakukan turut menghasilkan berbagai masukan dan langkah konkret yang lebih tepat sasaran dalam mendorong kemandirian finansial serta penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Forum ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga program maupun kebijakan yang disusun ke depan. (Yus)
