JAKARTA, GM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) makin serius membenahi industri pinjaman online (pinjol) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
OJK resmi meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber sekaligus menggelar penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Dua langkah ini dilakukan untuk membangun industri pinjol yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah maraknya ancaman siber dan praktik penagihan yang meresahkan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan industri pinjol tidak boleh lagi hanya mengandalkan keamanan siber. Kini harus naik level menjadi ketahanan siber.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Agusman saat peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pedoman ini mencakup lima aspek utama:
1. Tata kelola keamanan siber
2. Identifikasi keamanan siber
3. Pelindungan keamanan siber
4. Deteksi dan pemantauan
5. Penanganan dan pemulihan insiden siber
Pedoman juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko, disesuaikan dengan skala, kompleksitas, dan karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menekankan, keamanan dan ketahanan siber bukan hanya urusan IT. Ini bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang wajib melibatkan direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.
Senada, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menegaskan ancaman siber sudah menjadi risiko bisnis. Bisa menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, hingga merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.
Pedoman ini disusun OJK bersama BSSN, AFPI, AFTECH LPD, dan ISACA Indonesia Chapter.
Selain pedoman siber, OJK juga memfasilitasi penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui dua inisiatif ini, OJK mendorong penyelenggara pinjol terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Tujuannya satu: pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan. ***
