Oleh: Syamsudin Kadir
Direktur LITERASIA – Literasi Indonesia
Saya membaca alasan Mardiono mencopot Taj Yasin dan Agus Suparmanto. Siapapun bisa memahami bahwa ini bukan cerita tentang absensi. Ini cerita tentang kekuasaan yang takut ditagih. Alasan tidak pernah aktif sejak Muktamar September 2025, tidak hadir rapat harian, tidak datang Mukernas Makassar, tidak ikut Bimtek Bali, sampai Muswil dan Muscab, itu adalah daftar hadir yang dijadikan senjata. Dalam politik, daftar hadir selalu dipakai ketika sudah kehabisan argumen.
Eep Saefulloh Fatah pernah mengingatkan, partai yang kehilangan cerita akan sibuk berebut tafsir. PPP hari ini adalah contoh paling telanjang. Cerita sebagai partai Islam penjaga umat sudah lama mati, tidak ada narasi baru yang ditawarkan kepada pemilih. Hal yang tersisa hanyalah tafsir siapa yang sah memegang stempel. Maka lahirlah bahasa yang menipu: bukan pemecatan, tapi restrukturisasi, bukan konflik, tapi efektivitas. Padahal semua orang tahu ini adalah perang.
Mardiono sendiri yang membongkar topengnya. Ia bilang sudah rekonsiliasi, sudah sepakat, sudah ajukan ke Kemenkum. Tapi di kalimat berikutnya ia mengaku Sekjennya mengirim surat ke Polda Sulsel meminta Mukernas dihentikan karena ilegal. Ini kontradiksi yang fatal. Jika sudah sepakat, kenapa Sekjen masih melawan. Jika melawan, kenapa dibiarkan setahun. Artinya rekonsiliasi itu palsu, kesepakatan itu fiktif, dan kepemimpinan Mardiono selama setahun adalah kepemimpinan yang membiarkan pembusukan.
Kubu Taj Yasin dan Agus Suparmanto tidak lebih baik. Jika benar masih Sekjen dan Waketum yang sah, seharusnya ia datang ke Makassar, berdiri di podium, dan berdebat di depan kader. Bukan mengirim surat dari Jakarta ke Polda untuk membubarkan forum kadernya sendiri. Itu bukan strategi, itu pengecutan politik. Dan jika benar ia membuat kop surat dan stempel sendiri dengan nomor register palsu hingga dilaporkan ke Polda Metro, maka ia bukan sedang beroposisi, ia sedang memalsukan partai.
Maka yang terjadi adalah dua kebangkrutan sekaligus. Kebangkrutan kepemimpinan di kubu Mardiono yang tidak mampu menegakkan disiplin tanpa berlindung di balik istilah restrukturisasi. Dan kebangkrutan etika di kubu Taj Yasin yang tidak mampu menjadi oposisi yang terhormat tanpa memalsukan simbol partai. Keduanya sama-sama memanggil polisi untuk urusan yang seharusnya diselesaikan dengan adab organisasi. PPP yang dulu dibanggakan sebagai rumah ulama dan umat, kini menjadi rumah laporan polisi.
Saya membayangkan nasib kader di bawah. Di Semarang, di Makassar, di Mataram, mereka menerima undangan Muswil dan Muscab dengan tanda tanya besar. Sah atau tidak sah. Resmi atau tidak resmi. Kader seperti itu tidak akan pernah militan, ia hanya akan menjadi penonton. Bagaimana mungkin mesin partai bisa berjalan jika pengemudinya sendiri saling berebut setir dan saling melaporkan ke polisi lalu lintas. Mesin itu pasti mogok.
Alasan verifikasi pemilu 2029 yang dipakai Mardiono juga adalah alasan yang menipu diri sendiri. Verifikasi tidak butuh stempel yang tunggal, verifikasi butuh mesin yang hidup. Jika selama setahun mesin itu dibiarkan rusak, lalu tiga kali Rakornas baru ribut soal efektivitas, itu bukan persiapan verifikasi, itu kepanikan menjelang verifikasi. Partai yang serius menghadapi 2029 tidak akan menghabiskan 2026 hanya untuk membahas siapa yang tidak hadir rapat.
Jika standar ketidakhadiran menjadi pisau untuk memotong Taj Yasin dan Agus Suparmanto, maka pisau itu harus dipakai untuk memotong semua. Audit kehadiran seluruh DPP harus dibuka. Berapa banyak Ketua Bidang yang tidak pernah turun ke DPC yang mati. Berapa banyak pengurus yang hanya muncul saat ada proyek Bimtek. Jika hanya dua orang yang dipotong, maka ini bukan penegakan disiplin, ini adalah operasi bersih-bersih musuh dengan pisau yang tumpul dan selektif.
PPP tidak butuh Sekjen baru, PPP butuh cerita baru. Cerita itu tidak akan lahir dari pergantian stempel. Ia hanya akan lahir jika tiga hal dilakukan. Pertama, hentikan kriminalisasi konflik internal, tarik semua laporan polisi. Kedua, buka audit organisasi secara transparan di depan DPW, bukan di ruang tertutup DPP. Ketiga, paksa semua elite berhenti bicara tentang diri mereka sendiri dan mulai bicara tentang pemilih yang sudah lama meninggalkan mereka.
Pada akhirnya, tidak ada pemilih yang peduli siapa pun Sekjen PPP. Mereka hanya ingin tahu apakah PPP itu masih ada? Jika setiap hari yang mereka dengar adalah stempel palsu, surat ke Polda, dan istilah restrukturisasi, maka mereka sudah punya jawabannya. Mereka akan pergi tanpa pamit, dan ketika itu terjadi, bukan saja kursi di Senayan yang kembali hilang di tahun 2029, tapi PPP itu sendiri akan hilang dari peta ingatan umat. PPP pun tinggal jadi sejarah dan kenangan. (*)
