MATARAM, GM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Provinsi NTB terkait gelombang demonstrasi masyarakat yang mengusung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di berbagai titik di Sumbawa, Bima dan Dompu sejak Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati dan menghargai setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk tuntutan pemekaran wilayah tersebut. Menurutnya, keinginan pembentukan daerah otonom baru merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
“Aspirasi ini adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita jaga bersama. Pemerintah tentu tidak menutup mata terhadap harapan masyarakat,” ujarnya di Mataram Selasa (2/6/2026).
Namun demikian, Wagub menekankan bahwa proses pembentukan daerah otonom baru, termasuk PPS, tidak dapat dilakukan secara instan. Seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Semua ada prosesnya. Harus melalui kajian, evaluasi, dan tahapan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi, dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Ia berharap penyampaian pendapat di muka umum tetap berlangsung secara damai tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kepentingan umum.
“Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi tetap harus tertib, aman, dan tidak merugikan masyarakat luas,” pungkasnya.
Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang di tengah meningkatnya dinamika tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang belakangan kembali menguat di berbagai daerah di NTB. (SK)
