KUNINGAN, GM – Posisi Desa Jagara sebagai salah satu desa penyangga kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, mulai diperkuat untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon bersama pemerintah daerah menetapkan Jagara sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI).
Penetapan tersebut dilakukan bertepatan dengan BUMDes Festival Jawa Barat 2026 pada 29–30 Agustus. Momentum ini sekaligus mempertemukan potensi wisata, BUMDes, UMKM dan usaha masyarakat dengan dukungan akses serta literasi keuangan.
Peresmian Desa EKI Jagara ditandai penandatanganan prasasti oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib. Prosesi tersebut disaksikan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, Kepala Desa Jagara Umar Hidayat, unsur Forkopimda, perangkat daerah, industri jasa keuangan, pengelola BUMDes, pelaku UMKM dan masyarakat.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, penetapan Desa Jagara sebagai Desa EKI dilakukan karena desa tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang sudah tumbuh dan dapat dikembangkan lebih besar.
“Di Jagara sudah ada potensi wisata, BUMDes, UMKM dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ini yang kemudian kita perkuat dengan ekosistem keuangan, sehingga potensi yang sudah ada dapat berkembang lebih optimal,” ujar Agus.
Desa Jagara memiliki kedekatan dengan Waduk Darma yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi warga untuk mengembangkan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan maupun masyarakat sekitar.
Aktivitas ekonomi warga pun telah berkembang melalui berbagai sektor, di antaranya kuliner, perdagangan, jasa dan UMKM. BUMDes juga menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam mengelola sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Namun, perkembangan usaha tersebut membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang memadai. Karena itu, OJK Cirebon tidak hanya mendorong masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan warga dalam memahami produk yang digunakan.
“Desa EKI bukan sekadar membuka akses keuangan. Yang kita bangun adalah ekosistem, bagaimana masyarakat memiliki literasi yang baik, mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dan mampu memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi produktif,” kata Agus.
Dalam implementasinya, masyarakat dan pelaku usaha akan mendapatkan edukasi keuangan serta pendekatan product matching. Melalui skema ini, kebutuhan warga dan pelaku usaha dipertemukan dengan produk maupun layanan jasa keuangan yang relevan.
Pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan untuk kebutuhan transaksi, tabungan maupun pembiayaan usaha. Sementara masyarakat didorong memiliki kemampuan mengelola pendapatan, menyusun perencanaan keuangan dan memilih produk keuangan sesuai kemampuan.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menilai keberadaan Desa EKI dapat menjadi penguat bagi potensi yang selama ini telah berkembang di Jagara.
“Potensi desa sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut kita kelola, kita kemas dan kita kembangkan sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Dian.
Dian mengatakan, keberadaan Jagara sebagai desa penyangga Waduk Darma harus dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk ikut menikmati perputaran ekonomi dari sektor pariwisata.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, BUMDes, pelaku usaha dan masyarakat.
“Kita hebat bukan karena menjadi Superman, tetapi karena mampu bersinergi menjadi Superteam. Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri. Ketika pemerintah, OJK, Bank Indonesia, BUMDes, industri jasa keuangan, dan masyarakat bergerak dalam satu visi, maka desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi kekuatan utama pembangunan,” katanya.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat desa dalam rantai ekonomi pariwisata. Menurutnya, keberhasilan sebuah destinasi tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan yang datang.
“Pariwisata bukan hanya bagaimana orang datang, tetapi bagaimana ketika orang datang ada nilai ekonomi yang tinggal di desa dan dirasakan masyarakat,” ujar Herman.
Herman menilai masyarakat lokal harus memiliki kapasitas untuk menangkap peluang ekonomi dari geliat pariwisata. Peningkatan pendapatan juga perlu diiringi kemampuan mengelola keuangan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Pendapatan perlu ditingkatkan, tetapi pengeluaran juga harus dikelola. Karena itu, literasi keuangan menjadi penting agar peningkatan pendapatan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Sementara itu, BUMDes Festival Jawa Barat 2026 menjadi salah satu ruang bagi pelaku ekonomi desa untuk memperkenalkan produk dan membangun jaringan pemasaran. Berbagai produk lokal ditampilkan dalam festival yang digelar pada 29–30 Agustus tersebut.
Salah satu produk yang diperkenalkan dari Jagara adalah kuliner “Ngecrok Tutut Sajagat Sajedingna”. Produk tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kreativitas masyarakat desa kepada pasar yang lebih luas.
Dengan dukungan ekosistem keuangan, pengembangan usaha di Jagara diarahkan tidak hanya bertumpu pada potensi wisata. BUMDes, UMKM, pelaku usaha kuliner, perdagangan dan sektor jasa juga didorong memperoleh akses terhadap pembiayaan, transaksi serta layanan keuangan formal sesuai kebutuhan.
OJK Cirebon bersama pemerintah daerah, Pemerintah Desa Jagara, BUMDes, industri jasa keuangan dan masyarakat akan melanjutkan penguatan literasi serta akses keuangan sebagai bagian dari pengembangan aktivitas ekonomi di Desa Jagara. ***
