Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Inspirator Muda Indonesia”
POLITIK sering dilukis sebagai langit mendung, penuh kepentingan yang berarak. Citra kelam itulah yang membuat kaum muda memilih menepi, menjaga jarak. Apatis dianggap gagah, sinis dianggap cerdas, padahal itu luka. “Banyak anak muda menjauh karena menganggap politik penuh kepentingan dan tak terkait hidup mereka,” kata Hj. Nana Kencanawati. Kalimat lembut itu adalah cermin yang diletakkan di hadapan kita.
Padahal menjauhi politik adalah ilusi, seperti menjauhi udara yang kita hirup. Kita bisa menjauhi partai, merobohkan baliho, tapi tak bisa mengelak dampaknya. Pesan ini mengemuka dari Sekolah Demokrasi Caruban Nagari yang digagas KPU Kabupaten Cirebon. Di Ruang Nyimas Gandasari, Selasa, 15 September 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu menyalakan lentera. Bahwa setiap hela napas hidup kita bersentuhan dengan keputusan politik.
Gagasan Hj. Nana patut diapresiasi dengan hati yang lapang. Di tengah panggung politik yang riuh berebut cahaya, ia memilih merawat akar. Ia tidak menjual janji yang menguap di pagi hari, tapi menanam kesadaran. Ia adalah guru yang menjadi politisi tanpa kehilangan jiwanya yang bening. Inilah politik yang mengasuh, bukan politik yang menggerus nalar generasi.
Secara hukum, pendidikan politik bagi pemuda bukan sekadar imbauan manis. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang mengembangkan diri. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 5 menyebut pemuda sebagai agen perubahan. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 11 mewajibkan parpol mendidik kader dan rakyat. PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang pendidikan pemilih menjadi payung bagi kerja KPU.
Artinya, Sekolah Demokrasi itu bukan seremoni, melainkan pelaksanaan amanat undang-undang. Negara wajib hadir mencerdaskan, bukan membiarkan apatisme tumbuh liar seperti ilalang. Tanpa partisipasi muda, demokrasi hanya menjadi sirkulasi elit yang itu-itu saja. Data KPU RI 2024 mencatat 56 persen pemilih adalah jiwa muda usia 17-30 tahun. Angka yang besar dan menentukan, namun rapuh jika tanpa literasi yang kritis.
Anggapan politik itu jahat perlu diluruskan dengan cahaya ilmu. Prof. Miriam Budiardjo pernah menulis, politik adalah usaha menggapai hidup bersama yang lebih baik. Politik bukan malaikat atau iblis, tapi cermin bagaimana kuasa dikelola untuk umum. “Melalui pendidikan politik, generasi muda bisa tercerahkan bahwa politik tak sejahat yang dikira,” kata Hj. Nana. Kalimat itu sederhana, tapi seperti embun yang membersihkan kaca yang berdebu.
Contoh yang dipilih politisi Partai Gerindra itu begitu dekat dengan dapur dan denyut nadi rakyat: harga cabai. Bagi kaum muda, cabai mungkin hanya soal pedas yang menggigit di lidah. Padahal di balik pedas itu ada rantai keputusan politik yang panjang dan berliku. Ada kebijakan impor, subsidi pupuk, tata niaga, hingga operasi pasar yang menentukan. Ketika cabai melambung, yang menangis bukan hanya ibu, tapi warung kecil dan UMKM.
Inilah yang disebut Thomas R. Dye sebagai kebijakan publik, apa yang pemerintah putuskan atau abaikan. Harga pangan bukan takdir pasar yang jatuh dari langit. Ia adalah buah dari pilihan politik yang diambil atau yang sengaja tidak diambil. “Contohnya harga cabai. Itu juga hasil keputusan politik,” terang Hj. Nana. “Kalau generasi mudanya tak peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan kepemimpinan dengan wawasan luas?,” lanjutnya.
Jika hari ini kaum muda hanya menjadi penonton, maka esok masa depan ditulis tanpa nama mereka. Demokrasi akan meranggas, karena yang melek hanya mereka yang haus kuasa. Pakar LIPI Prof. Syamsuddin Haris mengingatkan, apatisme pemuda adalah gerhana demokrasi. Apatisme melahirkan oligarki, di mana segelintir orang memutuskan untuk banyak orang. Maka ajakan Hj. Nana harus dibaca sebagai ajakan naik kelas, bukan sekadar ajakan mencoblos.
Naik kelas berarti kaum muda tak lagi jadi penonton lima tahunan yang bertepuk tangan. Mereka harus paham bagaimana politik bekerja, dengan nalar yang jernih dan hati yang kritis. Kritis bukan berarti membenci dan memaki di kolom komentar media sosial. Kritis adalah keberanian untuk tidak menelan kebijakan secara mentah-mentah. Kritis adalah kesediaan menguji dengan data, dengan nurani, dengan cinta pada rakyat.
Menjaga Nilai
Dalam konteks inilah dua nilai yang ditekankan Hj. Nana menjadi lentera. Pertama adalah integritas, fondasi yang membuat demokrasi tetap tegak. Integritas adalah ketika kaum muda peduli pada nasib bangsa dan berani mengambil bagian. Bagian paling sederhana adalah menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan merdeka. Jangan lagi menganggap pemilu tak penting, karena golput bukan keren, melainkan luka.
Pakar kepemiluan Hadar Nafis Gumay menegaskan, pemilu sehat lahir dari pemilih yang berintegritas. Pemilih yang tak transaksional, tak mudah disuap dengan uang dan sembako sesaat. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 448 mengancam pidana bagi politik uang yang meracuni demokrasi. Namun undang-undang hanya akan menjadi teks mati tanpa integritas yang hidup di dada. Di sinilah peran guru-politisi seperti Hj. Nana menjadi penjaga moral demokrasi.
Nilai kedua adalah toleransi, mutiara yang paling sering hilang dari politik kita. Demokrasi pasti melahirkan perbedaan warna, pilihan, dan dukungan yang beragam. Namun perbedaan itu tak boleh berubah menjadi permusuhan yang membakar persaudaraan. Kita melihat media sosial kerap mengubah beda pilihan menjadi caci-maki antar kawan. Padahal demokrasi yang matang diukur dari kemampuan merawat beda dengan dewasa.
“Dalam berpolitik harus ada toleransi. Kita harus menghormati perbedaan,” pungkas Hj. Nana. “Bisa saja antar-generasi atau individu memiliki pilihan berbeda, dan itu harus kita hormati.” Pernyataan ini sejalan dengan gagasan Robert A. Dahl tentang demokrasi pluralis yang anggun. Demokrasi bukan tentang penyeragaman, tapi tentang penghormatan pada yang berbeda. Kaum muda harus menjadi teladan baru, beda pilihan tapi tetap satu tujuan: Indonesia.
Pada akhirnya, melek politik bukan pilihan, melainkan keharusan sejarah bagi kaum muda. Sebab jika yang melek hanya mereka yang haus kepentingan, keputusan akan dibuat tanpa suara muda. Dan jika itu terjadi, jangan salahkan siapa pun ketika masa depan terasa bukan milik kita. Terima kasih kepada Hj. Nana Kencanawati yang konsisten merawat literasi politik di Cirebon. Dari ruang kelas hingga ruang dewan, ia membuktikan politik bisa tetap anggun, mengasuh, dan mencerahkan. (*)
