CIREBON, GM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon berkolaborasi dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Cirebon menyelenggarakan agenda sosialisasi bertajuk “Demokrasi Untuk Semua : Penguatan Hak Politik Kelompok Rentan dalam Mewujudkan Pemilu yang Inklusif dan Berkeadilan”, yang berlangsung di TW Space, Kedawung, Cirebon. Kamis (15/10/2026).
Acara dengan menghadirkan akademisi Dr. Lanlan Muhria, M.Pd. sebagai narasumber utama untuk mengurai pentingnya pemenuhan hak-hak politik kelompok rentan dan marginal.
Agenda ini turut dihadiri langsung Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, S.P., M.M., serta Direktur PKBI Cirebon, Agus, S.H., beserta puluhan peserta dari berbagai elemen komunitas masyarakat.
Dalam pemaparannya, Dr. Lanlan Muhria, M.Pd. menegaskan bahwa esensi dari demokrasi sejati terletak pada keterlibatan seluruh lapisan warga negara tanpa ada yang tertinggal.
Menurutnya, paradigma masyarakat perlu bertransformasi dari sekadar objek atau pemilih pasif menjadi subjek demokrasi yang kritis dan berdaya.
”Demokrasi yang berkeadilan menuntut pergeseran posisi warga, dari sekadar pemilih menjadi subjek aktif demokrasi. Kelompok rentan harus memiliki kedaulatan, kepastian rasa aman untuk menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi, serta hak mengawasi kebijakan pemerintah secara berkelanjutan,” ujar salahsatu dosen Universitas Sindang Kasih Majalengka tersebut.
Lebih lanjut, Lanlan memaparkan lima pilar strategi utama dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Ke lima strategi tersebut adalah satu Aksesibilitas, dalam hal ini memastikan sarana, prasarana, serta layanan informasi kepemiluan ramah dan mudah dijangkau oleh semua kelompok, termasuk kelompok difabel dan rentan.
Kemudian yang ke dua Pendidikan Pemilih, dalam ini membangun kesadaran kritis warga melalui program literasi politik yang berkesinambungan.
Selanjutnya yang ke tiga kata Lanlan, Perlindungan Hak: Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi setiap warga negara dalam berpartisipasi di ruang politik dan yang ke empat, Pelibatan Masyarakat: Melibatkan komunitas dan kelompok marjinal secara aktif dalam evaluasi layanan serta perumusan solusi kebijakan.
Adapun yang ke lima adalah Kolaborasi Multi pihak: Memperkuat sinergi nyata antara KPU, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan komunitas akar rumput.
Sementara itu Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, S.P., M.M., menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan komitmen KPU Kota Cirebon untuk terus menghadirkan layanan kepemiluan yang inklusif, transparan, dan dapat diakses setara oleh seluruh warga Cirebon.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur PKBI Cirebon, Agus, S.H., menambahkan bahwa ruang dialog seperti ini esensial untuk mempertemukan pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran agar pemenuhan hak-hak masyarakat dapat terealisasi secara nyata di lapangan.
Diskusi yang digelar secara interaktif ini ditutup dengan sesi dialog bersama para peserta, menegaskan komitmen kolektif seluruh pihak dalam mengawal proses demokrasi yang adil, terbuka, dan bermartabat. (Eko)
