Oleh: Syamsudin Kadir
Pengurus Departemen Pendidikan Karakter Bangsa Majelis Pengurus Pusat ICMI
Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu bukan sekadar perayaan organisasi, melainkan cermin bagi arah perjalanan bangsa. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, pada Sabtu, 14 November 2026, di Sulawesi Tengah, menyampaikan pesan. Pesan itu mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikoreksi oleh moral akan mudah tergelincir.
Prof. Haedar mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam mereformasi kebijakan politik sumber daya alam. Apresiasi itu tidak berarti pembenaran atas seluruh praktik yang berjalan selama ini. Apresiasi itu justru menjadi pintu untuk menuntut pembaruan yang lebih konsisten. Muhammadiyah mendukung keberanian itu secara kritis, bukan secara membabi buta.
Landasan reformasi itu berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bung Hatta menafsirkan pasal itu sebagai penolakan terhadap individualisme dan keserakahan. Karena itu, setiap kebijakan sumber daya alam harus diuji dengan ukuran kemakmuran bersama, bukan dengan ukuran keuntungan sekelompok elite.
Prof. Haedar kemudian mengutip Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang disegani. Ki Bagus mengingatkan bahwa sifat rakus dan tamak menjadi sumber perpecahan bangsa. Sifat itu merusak persaudaraan karena menempatkan kepentingan diri di atas kepentingan umum. Peringatan itu terasa relevan ketika bangsa sedang menata kembali pengelolaan sumber daya alamnya.
Dari peringatan itu, Prof. Haedar sampai pada istilah siratalmustakim. Istilah itu berarti jalan yang lurus, jalan yang benar, dan jalan yang diridai Allah. Dalam kehidupan kebangsaan, jalan itu berarti kebijakan yang adil, jujur, dan berpihak pada rakyat. Jalan itu menuntut konsistensi antara ucapan, keputusan, dan pelaksanaan di lapangan.
Prof. Haedar menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai langkah imperatif yang berani. Langkah imperatif berarti langkah yang harus diambil dan tidak dapat ditunda lagi. Keberanian itu terletak pada kesediaan mengambil risiko demi menegakkan konstitusi. Namun, keberanian itu baru bermakna jika tidak berhenti pada pernyataan, melainkan berlanjut pada penindakan.
Koreksi itu menjadi mendesak karena berbagai kasus besar masih membebani bangsa. Tambang ilegal masih merusak lingkungan, merampas hak masyarakat adat, dan menggerus penerimaan negara. Alih fungsi hutan dan lahan yang bermasalah masih menyisakan konflik agraria yang tidak kunjung tuntas. Jika kasus-kasus itu dibiarkan, reformasi hanya akan menjadi jargon, sedangkan rakyat tetap menanggung kerugiannya.
Muhammadiyah dalam hal ini tidak menempatkan diri sebagai pendukung tanpa syarat. Muhammadiyah menempatkan diri sebagai mitra kritis yang mengingatkan dengan bahasa moral. Bahasa moral itu penting karena kebijakan teknis tanpa moral mudah kehilangan arah. Melalui Tanwir, Muhammadiyah menegaskan bahwa dakwah dan kebangsaan tidak dapat dipisahkan.
Renungan kebangsaan itu mengajak kita untuk melihat bangsa secara utuh, bukan secara terpisah. Keadilan tidak akan terwujud jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum harus berlaku sama terhadap pelaku besar maupun pelaku kecil. Oleh karena itu, siratalmustakim harus menjadi ukuran bersama dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.
Prof. Haedar berharap arah perjalanan bangsa tetap berada di jalan yang benar. Harapan itu diungkapkan dengan kalimat yang penuh keyakinan dan doa. Ia meyakini kebijakan yang berani itu dapat membawa bangsa sesuai dengan konstitusi. Namun, keyakinan itu harus dijawab dengan kerja yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit oleh publik.
Pada akhirnya, pesan siratalmustakim adalah pesan untuk semua pihak. Pesan itu ditujukan kepada pemerintah, kepada organisasi masyarakat, dan kepada setiap warga negara. Setiap pihak diajak untuk menanggalkan rakus dan tamak serta menjadikan konstitusi sebagai pedoman. Semoga perjalanan bangsa ini tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang membawa kemakmuran, keadilan, dan keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
