CIREBON, GM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 secara luring di Aula KPP Pratama Cirebon Satu. Forum edukasi ini mempertemukan perwakilan Wajib Pajak dan konsultan pajak dari seluruh wilayah Ciayumajakuning yang diampu oleh KPP Pratama Cirebon Satu, KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Indramayu, serta KPP Pratama Kuningan yang wilayah kerjanya turut meliputi Kabupaten Majalengka.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi tatap muka ini digelar untuk memperkuat pemahaman teknis dan memastikan kesiapan administrasi para pelaku usaha di wilayah Cirebon Raya, Indramayu, dan Kuningan. Kegiatan edukasi serupa juga terus berjalan secara bertahap, baik melalui asistensi langsung di masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP) maupun kanal daring.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, menegaskan komitmen institusi dalam mendukung keberlangsungan operasional Wajib Pajak melalui payung hukum Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA).
“Menteri Keuangan memberikan relaksasi untuk mendorong perekonomian nasional, agar Wajib Pajak tidak punya beban lagi dan usahanya bisa bergerak dengan lebih baik,” tutur Hestu Yoga Saksama saat membuka sesi arahan. Selasa (3/11/2026).
Melalui aturan PMK-71 dan petunjuk teknis KEP-239, pemerintah menyederhanakan tata cara pengurangan sanksi secara menyeluruh. Wajib Pajak yang memiliki Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan pokok terutang dapat memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen setelah melunasi pokok pajaknya. Sementara itu, atas ketetapan yang memuat sanksi tanpa pokok pajak (STP), keringanan diberikan berupa pengurangan sanksi sebesar 90 persen cukup dengan menyetorkan 10 persen dari sanksi terutang. Periode permohonan fasilitas ini dibuka dalam jangka waktu yang leluasa hingga 1 Oktober 2028, dengan pembuktian kekhilafan yang kini dipermudah cukup melalui surat pernyataan bermeterai tanpa audit finansial materiil yang berlapis.
Penghapusan sanksi ini diharapkan memperkuat likuiditas usaha daerah karena alokasi kas untuk denda kini dapat dialihkan ke pos produktif, mulai dari modal kerja hingga pemenuhan hak pekerja.
Dalam sesi diskusi, tim narasumber menegaskan bahwa penentu persentase keringanan sanksi merujuk pada tanggal pelunasan dan atau pelaporan SPT oleh Wajib Pajak. Skema ini tetap membuka ruang bagi ketetapan yang rekeningnya terlanjur diblokir atau disita sebagian, memberikan insentif ganda atas pelunasan pokok SKPKB dan bunga penagihannya. Namun, otoritas mengingatkan batasan yuridis Pasal 36 UU KUP bahwa hak pengajuan dibatasi maksimal dua kali untuk tiap ketetapan.
Guna mempercepat proses administrasi, Kanwil DJP Jawa Barat II mengimbau para pelaku usaha di wilayah Cirebon Raya, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan untuk segera berkonsultasi melalui meja layanan (helpdesk) di KPP terdekat maupun Account Representative (AR) masing-masing. ***
