JAKARTA, GM – Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI pada Selasa (14/4/2026), bertempat di ruang rapat Komisi III DPR RI.
Rapat tersebut membahas penanganan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Bendungan Hilir. Sengketa ini melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan warga setempat yang masih berselisih terkait status serta penguasaan lahan.
Kegiatan rapat dipimpin oleh Rano Alfath dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta para pihak terkait lainnya. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak menyampaikan perkembangan penanganan sengketa serta pandangan terhadap langkah penyelesaian yang perlu ditempuh.
Komisi III DPR RI dalam kesimpulannya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk segera memfasilitasi forum mediasi. Langkah ini dinilai penting sebagai ruang dialog antara Pemprov DKI Jakarta dan warga yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama.
Melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi secara kolaboratif, diharapkan penyelesaian sengketa pertanahan di Bendungan Hilir dapat berjalan secara kondusif, transparan, serta mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berkomitmen untuk terus mendukung upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Rilis/***)
