Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Republik Amplop”
INDONESIA adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Semua itu terhampar gratis di daratan dan lautan. Bila saja dikelola dengan baik dan profesional, maka semuanya menjadi modal penting dalam mewujudkan negara yang adil, makmur dan sejahtera. Bahkan dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa stok kekayaan Indonesia lebih dari yang terlihat.
Dari sisi politik, negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang hari-harinya dipenuhi oleh dinamika dan isu politik. Jumlah partai politik pun tergolong banyak bila dibandingkan dengan berbagai negara lainnya di dunia. Isu politik bukan saja jadi perbincangan para politisi, tapi juga rakyat biasa di berbagai tempat seperti warung kopi dan sebagainya.
Namun demikian, negara itu juga akrab dengan isu korupsi, bahkan tergolong paling bombastis di seluruh dunia. Politik masih diwarnai oleh transaksi politik dan sogok menyogok. Siapa yang memiliki banyak uang, atau bisa mengakses para konglomerat yang memiliki banyak uang, maka besar kemungkinan punya tempat di panggung ini.
Kasus penegakan hukum yang ambur adul masih menambah beban negara ini. Penegak hukum kerap terjebak pada pelanggaran hukum, bahkan saat menjalankan tugas. Ada polisi yang jadi makelar kasus, jaksa bermain mata dengan materi atau pasal tuntutan, dan hakim yang menjual diri lalu tersangkut kasus hukum, kemudian mendekam di penjara.
Tak sedikit polisi yang bermain mata dengan tersangka penjual barang haram seperti narkoba, minuman keras dan judi online. Jaksa tak ketinggalan, ada juga yang lebih sibuk menukar pasal tuntutan dan kongkalingkong dengan tersangka dan hakim dengan sejumlah uang. Kasus bisa ramai, tapi menguap begitu saja karena ada transaksi sejumlah uang.
Bukan saja kasus hukum dan politik yang tercemari oleh tumpukan uang, tapi juga pada pengelolaan anggaran negara untuk proyek tertentu. Anggaran yang begitu besar tak selalu bermanfaat bagi masyarakat banyak, sebab di tengah jalan sudah dirampok oleh para mafia bahkan mereka yang mestinya bertanggung jawab. Proyek pun banyak yang mangkrak.
Pejabat yang tersangkut kasus bisa bebas dari penjara karena mampu membayar penegak hukum dan hakim. Relawan penguasa bisa bebas hidup walupun sudah menjadi terpidana. Bahkan masih ada juga yang sudah terpidana bertahun-tahun tapi menjadi komisaris di BUMN dan digaji oleh pajak rakyat dengan gaji dan tunjangan begitu fantastis. Sangat gila!
Kolega dan keluarga pejabat mendapat angin segar dari bank untuk mendapat pinjaman dengan angka fantastis. Bahkan bila tak mampu membayar utangnya, negara menanggung utang mereka. Tapi rakyat biasa, jelas prosesnya dipersulit. Bila pun mendapat kesempatan, itu angkanya hanya tak seberapa, tapi dengan bunga besar dan uang pelicin.
Naif-nya lagi, budaya transaksi uang bukan saja berlaku dalam kasus hukum tapi juga dalam proyek keagamaan. Dana hibah kerap dikorupsi dan dimanipulasi demi kepentingan kolega dan kelompok. Bahkan anggaran haji pun turut menjadi korban korupsi. Dan nyaris tak ada aspek yang bersih dari kasus korupsi. Semua terkait bagai satu lingkaran setan.
Berbagai hal di atas dan berbagai hal lainnya, menegaskan satu hal bahwa negeri ini sangat akrab dengan amplop. Bahkan tak bisa bebas dari transaksi haram. Tak ada yang bebas dari praktik suap, korupsi dan manipulasi anggaran. Kita seperti tak ada ruang dan kesempatan untuk mengatakan secara tegas: republik amplop, cukup sudah! Itu sangat mustahil.
Pejabat negara di berbagai lini masih saja terjerat kasus korupsi. Mereka mampu mencuri anggaran negara ber-miliyaran rupiah bahkan lebih, lalu hanya dihukum penjara ringan. Uang yang mereka korupsi pun tak kembali. Pada saat yang sama, tak sedikit warga negara yang hidup kesusahan tapi tetap dipaksa untuk membayar pajak untuk menggaji pejabat.
Buku ini merupakan bunga rampai artikel saya seputar penegakan hukum yang carut marut dan politik transaksional selama satu dekade terakhir.Termasuk sektor lainnya. Carut marut terutama karena dominasi atau kuasa uang yang begitu kuat. Sehingga membuat negeri ini lebih layak disebut sebagai Republik Amplop. Selamat membaca, semoga bermanfaat! (*)
