Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Problem Solver: Beginilah KDM Memimpin”
LANGKAH Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui warga Pati yang berunjuk rasa di Jakarta langsung disorot. Pengamat komunikasi politik Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien, menilai itu sebagai strategi memperluas eksistensi. Ia juga mengingatkan Dedi agar fokus pada persoalan Jawa Barat dan menyebut langkah tersebut “offside” dari perspektif pemerintahan daerah.
Kritik itu wajar dalam demokrasi. Namun jika dibaca lebih dalam, ada kesempitan nalar di dalamnya. Kesempitan itu muncul karena kritik hanya mengukur pemimpin dari pagar administratif, bukan dari tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada jabatan publik. Padahal rakyat hari ini justru menuntut pemimpin yang hatinya tidak dibatasi peta.
Dalam budaya Indonesia, menghormati tamu dan mendengar keluh kesah bukan soal KTP. Ketika warga dari daerah lain datang ke Jakarta membawa masalah, lalu ada kepala daerah yang mau duduk mendengar, itu bukan intervensi. Itu adab. Itu tradisi Nusantara yang sudah hidup jauh sebelum ada pembagian provinsi dan kabupaten.
Tradisi mendengar adalah modal utama kepemimpinan. Pemimpin yang hanya menunggu laporan di meja kerja akan kehilangan denyut realitas. Kang Dedi Mulyadi atau KDM memilih turun tangan, bukan karena ingin “nyebrang pagar”, tapi karena ia membaca sinyal bahwa keresahan publik tidak bisa dipotong-potong berdasarkan peta birokrasi yang rumit dan bertele-tele.
Peduli pada isu publik adalah karakter pemimpin peka. “Pemimpin mesti peka. Itulah KDM.” Ketika isu Pati naik menjadi isu nasional dan dibahas di ruang publik Jakarta, kehadiran KDM justru menunjukkan empati politik. Ia tidak menunggu isu itu menjadi besar baru bereaksi. Ia hadir saat dibutuhkan. Karena pemimpin yang menunggu viral baru bergerak, bukan pemimpin, tapi pengekor.
Pakar kepemimpinan modern seperti John C. Maxwell menekankan bahwa pemimpin sejati tidak memimpin karena jabatan, tapi karena pengaruh. Pengaruh tidak mengenal batas wilayah. James MacGregor Burns menyebutnya kepemimpinan transformatif: pemimpin yang mampu menghubungkan aspirasi rakyat dengan solusi, bahkan ketika aspirasi itu datang dari luar lingkup formalnya.
Dalam komunikasi politik era digital, visibilitas bukan sekadar pencitraan. Visibilitas adalah bentuk akuntabilitas. Publik hari ini menilai pemimpin dari seberapa cepat ia hadir, seberapa tulus ia mendengar, dan seberapa jernih ia menjelaskan. Kehadiran KDM di tengah warga Pati adalah pesan komunikasi: negara hadir melalui orang yang mau mendengar.
Menyebut langkah itu “offside” adalah cara pandang birokrasi lama. Padahal kita hidup di era jejaring. Masalah di Pati bisa memicu diskusi di Bandung. Kebijakan di Jakarta berdampak ke Cirebon. Jika gubernur hanya mengurung diri pada batas Jawa Barat, maka ia akan gagap menghadapi masalah yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sentimen.
Justru di sinilah fungsi “kepemimpinan jembatan” dibutuhkan. Dedi berperan sebagai jembatan antara keresahan warga dan ruang kebijakan nasional. Ia tidak mengambil alih urusan Pati. Ia hadir untuk mendengar, meredam, dan menyampaikan. Itu bukan melampaui kewenangan, itu memperluas fungsi moral seorang kepala daerah.
Solusinya bukan melarang gubernur bicara soal isu nasional. Solusinya adalah membangun protokol yang jelas. Pertama, setiap keterlibatan di luar Jabar harus dibingkai sebagai misi kemanusiaan dan dialog publik, bukan klaim kewenangan. Kedua, hasil pertemuan itu dibawa pulang sebagai pembelajaran kebijakan untuk Jawa Barat.
Manfaatnya nyata bagi Jawa Barat. Dengan memahami pola konflik di daerah lain, Pemprov Jawa Barat bisa mengantisipasi persoalan serupa. Dengan membangun jejaring empati nasional, Jawa Barat mendapat ruang negosiasi yang lebih kuat di pusat. Kepemimpinan yang peduli di luar, akan dihormati di dalam.
Kritik Fadhli bisa dibalik menjadi pengingat positif. Ya, KDM harus tetap prioritas pada Jawa Barat. Tapi prioritas itu tidak bertabrakan dengan kepedulian nasional. Justru pemimpin besar diuji dari kemampuannya menyeimbangkan keduanya. Fokus di rumah, tapi telinga tetap terbuka ke luar. Karena rumah yang kuat justru lahir dari pemimpin yang paham dunia luar.
Era sekarang menuntut pemimpin yang melek narasi. Publik tidak hanya menilai program, tapi juga menilai watak. Ketika seorang gubernur mau menemui warga yang sedang marah, ia sedang membangun narasi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah mata uang politik paling mahal saat ini. Tanpa kepercayaan, program terbaik pun bisa ditolak publik.
Singkatnya, langkah KDM bukan offside. Itu adalah bentuk lanjutan dari budaya menghormati tamu, tradisi mendengar, dan kepemimpinan yang peka. Jika kita ingin demokrasi yang sehat, mari kita geser ukuran: bukan seberapa sempit pagar kekuasaan, tapi seberapa luas hati pemimpin dalam memeluk keresahan rakyat. Ukuran baru itulah yang akan melahirkan pemimpin yang dikenang, bukan sekadar dipilih. (*)
