Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Inspektor Muda Indonesia: Dari Cereng untuk Dunia”
SEPAK bola seharusnya ditutup dengan peluit panjang dan jabat tangan. Namun Jumat sore, 4 September 2026 di Labuan Bajo, peluit itu justru disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai aba-aba kekerasan. Wasit utama Ferdinandus Adi Sudirman, yang akrab disapa Afred, dipukul setelah memimpin laga Komodo United versus Blak Craonk. Ini bukan insiden biasa. Ini adalah tamparan terbuka terhadap otoritas pertandingan, dan tamparan itu mendarat tepat di wajah hukum serta moralitas olahraga kita di Manggarai Barat, NTT. Jika wasit saja tidak aman, maka siapa yang masih percaya pada keadilan di lapangan?
Mari urai fakta tanpa basa-basi. Kamis, 3 September laga 2×45 menit berakhir tanpa gol. Jumat dilanjutkan babak tambahan 2×15 menit. Blak Craonk mencetak satu gol dan menang 1-0. Setelah peluit akhir, pelatih Komodo United bernama Novri disebut masuk ke tengah lapangan dan mengejar wasit. Akibatnya, Afred mengalami luka di wajah dan rahang kiri bengkak. Ia dilarikan ke RS Siloam Labuan Bajo, lalu divisum di Puskesmas Labuan Bajo dengan pendampingan Polres Manggarai Barat dan keluarga. Pertandingan selesai di skor, tetapi peradaban selesai di luar garis.
Apa yang terjadi bukan sekadar “emosi sesaat”. Ini adalah serangan sistematis terhadap simbol aturan. Wasit bukan musuh. Wasit adalah penegak regulasi yang disepakati semua pihak sebelum kick-off. Memukul wasit sama artinya menolak kontrak sosial sepak bola. Ketika aturan dibantah dengan kepalan tangan, maka yang kita saksikan bukan lagi kompetisi, melainkan pertunjukan arogansi. Dan arogansi tidak pernah melahirkan juara, ia hanya melahirkan intimidasi dan rasa takut.
Di titik inilah sportivitas mati. Sepak bola dibangun di atas tiga pilar: fair play, respek, dan tanggung jawab. Ketiganya dilindas habis saat seorang pelatih memilih mengejar perangkat pertandingan alih-alih mengevaluasi timnya. Pesan yang dikirim ke pemain muda Manggarai Barat sangat berbahaya: kalah boleh, asal berani main hakim sendiri. Kita sedang mencetak generasi yang menganggap kekerasan sebagai strategi, bukan aib. Itu racun yang akan membusuk lebih lama dari skor 1-0.
Tanggung jawab moral paling berat ada di pundak pelatih. Pelatih bukan sekadar juru taktik. Ia guru, ia panutan, ia wajah klub di ruang publik. Ketika ia gagal mengendalikan diri, maka ia gagal mendidik. Komodo United tidak bisa bersembunyi di balik dalih “oknum”. Klub adalah ekosistem. Ada manajemen, ada ofisial, ada kultur yang dibangun bertahun-tahun. Jika kultur itu membiarkan amarah meledak ke arah wasit, maka klub ikut bertanggung jawab secara institusional dan etis.
Dampaknya nyata dan tidak bisa diremehkan. Secara fisik, Afred harus menjalani perawatan dan visum. Secara psikis, ia dan rekan-rekan wasit lain sekarang harus berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan. Secara struktural, kepercayaan publik terhadap perangkat pertandingan runtuh. Siapa yang mau jadi wasit jika imbalannya adalah risiko dipukul? Jika profesi wasit ditinggalkan karena takut, maka liga akan mati bukan karena tidak ada pemain, tetapi karena tidak ada yang berani menegakkan aturan.
Hukum negara wajib tampil tanpa kompromi. Otonomi olahraga tidak memberi karpet merah bagi pelaku kekerasan. Lex sportiva PSSI mengatur sanksi administratif, tetapi ia tidak menghapus KUHP. Berdasarkan Pasal 351 KUHP lama yang kini termaktub dalam Pasal 466 UU 1/2023, penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika luka masuk kategori berat, ancamannya naik hingga 5 tahun. Ini bukan delik aduan ringan. Ini delik yang melukai kepentingan umum.
Karena itu alasan “selesaikan secara internal” adalah omong kosong. Polisi harus memproses, jaksa harus menuntut, hakim harus memutus. Tidak ada ruang negosiasi di lorong. Selain pidana, korban dan keluarga berhak menuntut ganti rugi perdata. Klub juga bisa dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada kelalaian pengawasan atau pembiaran budaya agresif. Hukum harus mengejar bukan hanya tangan yang memukul, tetapi juga sistem yang membiarkan tangan itu terayun.
Di jalur federasi, Komisi Disiplin PSSI dan Askab PSSI Manggarai Barat harus bergerak lebih cepat dari proses hukum. Sanksi harus setimpal dan membuat jera: larangan seumur hidup bagi pelatih pelaku, denda maksimal, pengurangan poin, hingga diskualifikasi klub dari PSSI Cup II. Jika sanksinya hanya skorsing 3 laga dan denda receh, maka itu bukan penegakan aturan. Itu voucher diskon untuk berbuat onar lagi. Tanpa ketegasan, kode etik hanya jadi hiasan buku panduan.
Panitia PSSI Cup II Manggarai Barat sedang diuji kredibilitasnya. Turnamen ini memakai nama PSSI, memakai anggaran publik, dan disaksikan masyarakat. Publik berhak tahu evaluasi terbuka: bagaimana protokol pengamanan wasit, siapa penanggung jawab lapangan, dan langkah apa agar ini tidak terulang. Jika panitia memilih bungkam atau menutup-nutupi, maka turnamen ini kehilangan legitimasi. Sepak bola bukan sekadar hiburan. Ia adalah institusi publik yang harus akuntabel.
Klub-klub lain di Manggarai Barat juga tidak boleh diam. Diam adalah persetujuan. Jika hari ini kita membela pelaku karena satu bendera, besok giliran kita yang jadi korban. Sepak bola daerah tidak akan naik kelas jika energinya habis untuk saling melindungi pelaku kekerasan. Keberanian sejati bukan berteriak di pinggir lapangan, tetapi berani menegur rumah sendiri saat ada yang melanggar batas.
Kepada Polres Manggarai Barat kami titipkan harapan sekaligus tuntutan: proses hukum harus transparan, cepat, dan tanpa intervensi. Tidak boleh ada “jalur damai” yang mengebiri keadilan. Keadilan untuk Afred adalah keadilan untuk semua wasit, pemain, dan suporter yang masih percaya bahwa lapangan adalah tempat beradu skill, bukan beradu otot. Negara harus hadir agar hukum tidak kalah oleh nama besar klub.
Kepada publik, hentikan normalisasi dengan dalih “panasnya pertandingan”. Tidak ada panas yang membenarkan pukulan. Tidak ada kekalahan yang membenarkan penganiayaan. Sepak bola butuh tensi, bukan teror. Butuh rivalitas, bukan balas dendam. Jika kita terus memaklumi kekerasan dengan tepuk tangan sinis, maka kita sedang menulis skenario agar anak-anak kita kelak mengira bahwa menang bisa dibeli dengan intimidasi dan perang.
Jika pelaku lolos dari jerat pidana dan lolos dari sanksi federasi, maka kita sedang membuka pintu bagi kehancuran. Besok wasit lain yang dipukul. Lusa pemain. Tunas-tunas muda akan belajar bahwa gagal di lapangan bisa ditebus dengan brutalitas di luar lapangan. Manggarai Barat akan kehilangan masa depan sepak bolanya. Kekerasan cukup di sini. Hukum mesti tegak. Sanksi mesti jatuh. Jangan biarkan satu tinju merusak seluruh peradaban sepak bola kita. (*)
