Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Inspirator Muda Indonesia”
ADA pidato yang sekadar dibacakan, ada pidato yang mencoba menahan dunia agar tidak runtuh. Pada Sabtu 26 September 2026 di New York, Menlu Sugiono memilih yang kedua. Di podium UNGA ke-81, ketika dunia gaduh oleh rivalitas dan luka Gaza yang belum sembuh, ia berbisik sekaligus menegaskan: dunia hanya akan tangguh jika bangsa-bangsa di dalamnya tangguh terlebih dahulu.
Ia menyebutnya “resilient multilateralism”. Bukan jargon kosong. Ia seperti berkata, PBB adalah atap, tapi atap tak akan kokoh tanpa tiang-tiang yang berdiri di tanah masing-masing. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, sekolah yang menyala, rumah sakit yang dijaga, dan keberagaman yang dirawat lewat dialog yang jujur, itulah tiang-tiang itu.
Indonesia mencoba menawarkan diri bukan sebagai peminta belas kasihan, melainkan sebagai tukang yang ikut memperbaiki rumah besar dunia. Narasi ini pelan-pelan mengubah posisi kita dari “requester” menjadi “provider”, dari yang menunggu bantuan menjadi yang menawarkan sumbangan untuk kampanye Dewan Keamanan PBB 2029-2030.
Ini bukan pencitraan belaka. Kita punya modal nyata untuk ditawarkan: rekam jejak pasukan perdamaian terbesar, pengalaman mengelola keberagaman tanpa perang saudara, dan program pangan-energi yang kini menjadi kebutuhan semua negara Selatan. Modal inilah yang membuat tawaran kita untuk 2029-2030 terdengar meyakinkan, bukan mengemis kursi.
Di antara semua kata, ada satu yang ia jaga dengan setia: Palestina. Di saat banyak negara goyah dan berhitung untung-rugi, Indonesia tetap menyebut Palestina sebagai cermin jujur multilateralisme. Jika cermin itu retak, maka retak pula janji kita tentang keadilan. Dan sikap itu, menolak permukiman ilegal termasuk rencana E1, adalah cara kita menjaga agar cermin itu tidak pecah selamanya.
Catatan Kaki
Namun puisi yang indah pun harus berani menatap bayangannya sendiri. Seruan mereformasi PBB sudah terlalu lama kita dengung seperti doa tanpa rencana. Kita ingin PBB yang lebih representatif, lebih tangkas, lebih relevan, tapi kita belum berani menyebut veto yang harus dibatasi dan kas UNRWA yang hampir kering.
Masalahnya, dunia sudah lelah mendengar seruan normatif. Yang ditunggu adalah keberanian menyebut nama: pembatasan hak veto untuk kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan, alokasi kursi permanen untuk Afrika dan Amerika Latin, dan komitmen iuran wajib yang adil. Tanpa menyebut itu, reformasi hanya akan jadi ritual tahunan di New York.
Begitu pula dengan ASEAN. Kita menyebutnya pusat, jangkar, kompas. Tapi kompas yang hanya diajak berdialog tanpa berani memutuskan arah, lama-lama hanya menjadi hiasan meja. Myanmar yang belum reda dan Laut China Selatan yang belum mengikat menagih ASEAN yang tidak hanya menjaga percakapan, tapi menghasilkan keputusan.
Kita tidak bisa lagi berlindung di balik kenyamanan konsensus. Konsensus yang terus-menerus menghasilkan diam justru menggerus sentralitas itu sendiri. Dunia butuh melihat ASEAN mampu menertibkan rumahnya sendiri sebelum ia dipercaya menertibkan dunia. Jika tidak, sentralitas akan direbut oleh format-format baru yang lebih berani mengambil risiko.
Dan tentang ketahanan nasional yang kita banggakan, ia harus segera menjadi roti yang bisa dibagi. Apa arti lumbung pangan jika tak ada beras yang kita cadangkan untuk tetangga yang lapar? Ketangguhan yang hanya disimpan di dalam negeri adalah kesepian yang megah. Ia baru bermakna ketika tetangga yang jauh ikut kenyang karena ketangguhan kita.
Solusi
Maka biarlah pidato ini menjadi pembuka jalan, bukan titik akhir. Pertama, sudah waktunya Indonesia menulis Non-Paper reformasi Dewan Keamanan untuk modal kampanye 2029-2030. Batasi veto untuk genosida, beri ruang tetap bagi Afrika, dan tambah pasukan serta iuran kita. Tanpa naskah yang teknokratis, tagline “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian” hanya akan jadi poster tanpa isi.
Kedua, jadikan pangan dan energi sebagai bahasa kasih. Bentuk ASEAN Food and Energy Resilience Mechanism, simpan cadangan bersama, dan bagikan benih-benih tangguh kita. Biar dunia merasakan bahwa ketangguhan Indonesia adalah ketangguhan yang menular. Dari sawah tahan garam hingga biodiesel, biar solidaritas Global South punya rasa dan angka.
Ketiga, hidupkan kembali ASEAN dengan kerja yang bisa disentuh. Aturan main mineral kritis yang adil, hotline maritim untuk Natuna Utara, dan dana kemanusiaan yang tetap ada. Sentralitas bukan soal berapa kali kita bertemu, tapi seberapa dalam pertemuan itu menyelamatkan. Kita butuh ASEAN yang menghasilkan keputusan, bukan hanya kenangan foto bersama.
Keempat, untuk Palestina, naikkan cinta dari kata menjadi aksi pembangunan. Kirim lebih banyak dana untuk UNRWA, beri seribu beasiswa untuk anak-anak Palestina belajar menjadi dokter dan administrator negaranya kelak, dan dampingi mereka di mahkamah dunia. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bendera berkibar, tapi kemampuan merawat bangsanya sendiri secara merdeka.
Pada akhirnya, Indonesia melalui Menlu Sugiono telah meletakkan fondasi yang jernih: bahwa dunia yang lebih baik hanya lahir jika kita berani lebih baik bersama. Dunia tidak kekurangan pidato yang indah. Dunia merindukan negara yang membuat keindahan itu bekerja. Dan di situlah Indonesia diuji menjelang 2029-2030, apakah kita cukup tangguh untuk menepati puisi yang kita ucapkan sendiri. (*)
