CIREBON, GM – OJK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Potensi Komoditas Garam Melalui Pembiayaan Sektor Perbankan” yang mempertemukan pemerintah daerah, industri jasa keuangan,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya sebagai katalisator pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem pembiayaan pada komoditas unggulan.
Di Kabupaten Cirebon, OJK mendorong transformasi komoditas garam sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah diantaranya melalui penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut didasarkan pada besarnya peluang ekonomi yang dimiliki Kabupaten Cirebon sebagai salah satu sentra produksi garam di Jawa Barat. Di tengah kebutuhan garam industri di wilayah Cirebon yang diperkirakan mencapai mencapai 100.000 ton per tahun, produksi garam lokal baru mampu memenuhi sekitar 12.282 ton setiap tahunnya. Kesenjangan tersebut tidak semata menunjukkan tantangan produksi, tetapi sekaligus membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat investasi, memperluas pembiayaan, mengembangkan industri pengolahan, serta menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Demografi
Sebagai komitmen OJK dalam mengimplementasikan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), OJK menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Potensi Komoditas Garam Melalui Pembiayaan Sektor Perbankan” yang mempertemukan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam memperkuat ekosistem usaha garam yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
FGD ini merupakan bagian dari implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) OJK yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan komoditas unggulan daerah melalui skema pembiayaan yang berkelanjutan. Komoditas garam dipilih karena masih memiliki ruang pengembangan yang besar, baik dari sisi produktivitas, kualitas, maupun penguatan rantai pasok.
Oleh karena itu, dukungan pembiayaan yang terintegrasi dengan penguatan ekosistem usaha menjadi faktor penting agar potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Dalam forum diskusi tersebut, para peserta membedah secara terbuka berbagai tantangan yang selama ini mengekang daya tumbuh industri garam lokal, mulai dari produktivitas dan kualitas hasil panen yang belum konsisten, keterbatasan teknologi produksi, ketergantungan tinggi pada kondisi cuaca, serta tata kelola usaha dan pencatatan keuangan yang belum rapi. Dari sisi perbankan, perwakilan lembaga jasa keuangan yang hadir juga menyampaikan dua tantangan struktural yang kerap muncul di lapangan.
Pertama, rekam jejak pembiayaan petambak dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kurang baik karena keterbatasan pemahaman petambak dalam memanfaatkan produk pembiayaan secara tepat.
Kedua, skema pembayaran cicilan bulanan yang menjadi standar perbankan dinilai kurang selaras dengan pola pendapatan petambak yang bergantung pada musim panen, sehingga diperlukan skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap siklus usaha petambak. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam merumuskan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha garam, sehingga mampu memperluas akses pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian industri jasa keuangan.
Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner, dan Logistik OJK, Darmansyah, menegaskan bahwa pengembangan komoditas unggulan daerah memerlukan kolaborasi lintas sektor agar mampu memberikan nilai tambah yang nyata secara optimal bagi masyarakat.
“Program Pengembangan Ekonomi Daerah merupakan wujud komitmen OJK dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah. Pengembangan komoditas garam tidak dapat dilakukan secara parsial, OJK tidak hanya mendorong perluasan akses pembiayaan, tetapi juga memastikan pembiayaan tersebut didukung oleh ekosistem usaha yang kuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Darmansyah. Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, menyampaikan bahwa komoditas garam memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon apabila didukung oleh kebijakan dan ekosistem yang tepat.
“Komoditas garam memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Cirebon. Karena itu, kami mengapresiasi OJK Cirebon yang telah mempertemukan pemerintah, industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum untuk merumuskan solusi bersama. Sinergi seperti ini penting agar dukungan pembiayaan benar-benar mampu menjawab kebutuhan petambak dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kardaya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon, Dangi, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus memperkuat pengembangan komoditas garam melalui kolaborasi lintas sektor.
“FGD ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan. Berbagai masukan yang mengemuka akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat strategi pengembangan komoditas garam, termasuk mendorong skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha petambak,” tambah Dangi.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan bahwa peran OJK tidak berhenti pada upaya mendorong perluasan akses pembiayaan, tetapi juga memastikan pembiayaan mampu menjadi katalis bagi pengembangan ekosistem usaha secara menyeluruh.
“FGD hari ini menjadi langkah awal untuk menyusun skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha garam. Berbagai masukan dari pemerintah daerah, petambak, dan industri jasa keuangan menjadi bekal penting bagi OJK Cirebon dalam memperkuat kolaborasi sehingga pembiayaan yang diberikan tidak hanya mudah diakses, tetapi juga benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petambak garam,” tegas Agus.
Melalui FGD ini, OJK Cirebon bersama seluruh pemangku kepentingan menyepakati pentingnya membangun skema pembiayaan yang tidak hanya memperkuat akses permodalan bagi petambak, tetapi juga mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produksi, kepastian pasar, serta hilirisasi komoditas garam sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Cirebon.
Temuan mengenai ketidakcocokan skema cicilan bulanan dengan pola pendapatan musiman petambak juga menjadi salah satu poin yang akan ditindaklanjuti, dengan mendorong perbankan untuk mengeksplorasi skema pembayaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap siklus usaha garam.
Sebagai bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah, OJK Cirebon akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong lahirnya berbagai model pembiayaan yang adaptif terhadap karakteristik komoditas unggulan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, OJK Cirebon optimis potensi garam Kabupaten Cirebon dapat berkembang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah yang kompetitif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. ***
