Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Problem Solver: Beginilah KDM Memimpin”
Sebuah pernyataan bernada nyinyir kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi atau KDM muncul di mana-mana. Salah satunya disampaikan oleh akun Facebook Loget. Ia menulis begini: “Modus operandi KDM sama persis dengan Jokowi, meng-exploitasi kemiskinan dan warga pinggiran untuk dijadikan bahan konten dan pencitraan. Itulah sebabnya kenapa KDM dijuluki Jokowi jilid 2. Salam cerdas n waras!”
Pernyataan yang menyamakan KDM sebagai Joko Widodo (Jokowi) “jilid 2” terdengar ringan, tapi sebenarnya wujud malas berpikir. Menyamakan dua orang hanya karena satu atau dua hal yang substansinya beda. Fakta dasarnya jelas: KDM adalah KDM. Riwayatnya dari bupati Purwakarta, anggota DPR, sampai sekarang gubernur Jawa Barat ditempuh dengan jalurnya sendiri. Menolak perbedaan itu sama saja menolak membaca rekam jejaknya yang autentik.
Tuduhan “mengeksploitasi kemiskinan untuk konten” juga perlu diuji dengan logika, bukan emosi. Eksploitasi berarti mengambil keuntungan sepihak lalu meninggalkan. Yang dilakukan KDM justru sebaliknya: datang, mendengar, lalu menyelesaikan. Saat banjir Bekasi dan Bogor dikeluhkan, ia tidak menunggu rapat berlapis. Ia turun, meninjau, dan mendorong perbaikan. Itu bukan eksploitasi, itu respons.
Pencitraan hanya akan bertahan kalau tidak ada bukti di lapangan. Citra KDM justru naik karena warga melihat kerja nyata. Media massa memberitakan, masyarakat menyaksikan di lapangan. Sampah yang menumpuk, proyek yang merusak ruang hijau, birokrasi yang bertele-tele, semua dipotong dengan gaya “sat set”. Kecepatan itu bukan gimmick. Itu bentuk penghormatan pada waktu masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu.
Para buzzer menyebut kedekatan KDM dengan warga pinggiran sebagai modus. Padahal kedekatan itu akar sejarahnya. KDM besar di kampung. Ia tahu rasanya lauk garam, jagung, ubi, dan sambal. Karena itu nadanya saat menyapa pedagang, petani, atau buruh tidak dibuat-buat. Jarak sosial yang biasa dijaga pejabat justru ia runtuhkan, bukan untuk kamera, tapi karena memang begitu cara ia dibesarkan. Dari titik nol.
Jika dikatakan KDM mirip Jokowi, maka yang mirip adalah prinsipnya: pemimpin harus hadir. Tapi hadirnya beda cara. Jokowi bisa dipahami dari kepemimpinannya selama dua periode menjadi presiden. Silahkan cek sendiri, bagaimana dan seperti apa. KDM membangun lewat sentuhan langsung dan keputusan cepat di tingkat akar rumput. Menyamakan keduanya berarti mengabaikan konteks dan skala kerja yang berbeda.
Nyinyiran sering datang dari mereka yang kalah langkah, bahkan tak mampu melangkah. KDM sudah puluhan tahun terjun ke desa, mendengar keluhan warga, menyelesaikan konflik lahan, dan berbicara dengan bahasa yang dimengerti orang kampung. Sementara sebagian pengkritik baru muncul ketika KDM naik, lalu kaget karena tidak bisa mengejar iramanya. Dari situlah lahir tuduhan “pencitraan”. Buzzer dan tuannya kalah start dan salah sangka. Konslet sejak dari pikiran hingga jadi aksi nyinyiran.
Menuduh KDM mengeksploitasi juga mengabaikan etika sekaligus autentikasi kepemimpinan. Pemimpin yang baik memang harus melihat yang paling lemah lebih dulu. Itu bukan eksploitasi, itu prioritas namanya. Ketika gubernur mau duduk di teras rumah warga, makan bersama, dan mendengar keluh kesah tanpa protokoler panjang, itu menghapus sekat. Rakyat merasa dilihat, bukan dipakai. KDM dipilih dan hadir, diantaranya untuk mereka.
Argumen bahwa KDM hanya “membuat konten” runtuh ketika kita lihat hasilnya. Penanganan banjir di Bekasi dan bangunan kumuh di Bogor tidak selesai dengan satu video. Perbaikan tata kelola sampah tidak selesai dengan satu unggahan. Itu kerja sistem yang didorong dari atas. Konten hanya alat komunikasi, bukan tujuan. Tanpa hasil, konten akan dibully warga sendiri. Selebihnya, rekaman kamera adalah saksi autentik bagaimana KDM melangkah dan bekerja menyelesaikan masalah.
Kekuatan KDM justru pada autentisitas. Ia tidak berusaha jadi orang kota yang kaku. Ia tetap orang kampung yang akrab dengan ayam, bebek, dan kambing. Bahasa sederhananya membuat kebijakan berat jadi mudah dimengerti. Di saat banyak pemimpin berbicara dengan data dan slide, KDM berbicara dengan cerita dan contoh nyata. Itu bukan kebetulan, itu strategi komunikasi yang jujur.
Para buzzer receh biasanya menyerang karena tidak punya alternatif kebijakan. Lebih mudah menuduh daripada menawarkan solusi. Mereka membaca KDM dari pola teknis dan pencitraan, tapi lupa membaca dari sisi dampak: berapa banyak warga yang merasa didengar, berapa masalah yang selesai tanpa menunggu lama. Kritik tanpa solusi hanyalah kebisingan. Bahkan itu sekadar puing bekas reruntuhan yang tak berguna sejak lama.
Kepemimpinan berbasis hati nurani memang rawan disalahartikan. Karena tidak banyak rapat, dianggap tidak serius. Karena terlalu dekat dengan rakyat, dianggap populis. Padahal di Jawa Barat yang luas dan beragam, model seperti ini justru efektif. Masalah tidak menunggu undangan rapat. Banjir, sampah, dan kerusakan lingkungan datang setiap hari, dan harus dijawab setiap hari juga. Itulah KDM, ia hadir sebagai pemimpin yang konkret.
Pada akhirnya, menyebut KDM sebagai “Jokowi jilid 2” adalah cara malas untuk memahami. KDM berdiri di atas kakinya sendiri, dengan sejarah, gaya, dan tantangan yang berbeda. Nyinyiran tidak akan menghentikan langkahnya karena fondasinya bukan pujian, melainkan kepercayaan jutaan warga. Dan kepercayaan itu hanya bisa diuji satu cara: dengan terus bekerja, bukan dengan berdebat di kolom komentar. Intinya, KDM bukan Jokowi. Titik! (*)
