Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buki “Inspirator Muda Indonesia”
JAM pasir demokrasi sudah dibalik. 12 April 2027, kurang dari 18 bulan lagi, masa jabatan KPU dan Bawaslu 2022-2027 berakhir. Enam bulan sebelumnya, Presiden wajib membentuk Tim Seleksi. Dasar hukumnya jelas: Pasal 19 dan Pasal 93 UU 7/2017. Ini bukan sekadar hitungan hari. Ini adalah jeda terakhir untuk menyiapkan arsitek terbaik. Karena dari keputusan ini, lahir kredibilitas pemilu dan wajah kepemimpinan 2029.
Betul, ini bukan sekadar pergantian kursi. Ini soal siapa yang akan merakit mesin demokrasi lima tahun ke depan. Karena Pemilu 2029 bukan pemilu biasa. Ia akan menjadi pemilu paling rumit, paling melelahkan, paling menentukan dalam sejarah reformasi. Dan di tengah kerumitan itu, kita tidak boleh memilih orang terdekat. Kita harus memilih orang terbaik. Sebab dari tangan merekalah, arah bangsa ini akan ditentukan.
Konstitusi Mengubah Peta
Kerumitan itu bukan takdir. Ia lahir dari palu hakim. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memotong pemilu serentak menjadi dua babak: nasional dan daerah. Ditegaskan lagi oleh Putusan 120, 124, 152 sampai 155. Kini kita harus menghadapi “maraton electoral” dengan jeda 2-2,5 tahun. Anggaran terkuras dua kali. Tenaga terkuras dua kali. Kepercayaan publik diuji dua kali.
Belum selesai di situ. Putusan MK 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas capres. Pintu istana terbuka selebar-lebarnya. Potensi dua putaran mengintai. Dan di titik inilah kita bertanya: apakah arsitek kita cukup kuat menahan gempa sebesar ini? Kompetisi akan semakin ramai, strategi akan semakin liar, dan tekanan politik akan semakin brutal. Jika fondasinya rapuh, bukan hanya pemilu yang runtuh. Kepercayaan rakyat pun ikut terkubur.
Kita pernah jatuh. Dan jatuhnya sakit. Sengkarut kepemimpinan KPU. PSU di mana-mana karena salah tafsir. Ketua KPU dipecat di tengah jalan. DKPP mencatat ratusan pelanggaran etik 2019-2024. Itu bukan angka. Itu cermin retak. Sekarang KPU juga harus merotasi 2.755 anggota di 547 daerah, tepat di tengah tahapan. Seperti mengganti mesin pesawat saat sedang terbang. Seperti kata Siti Zuhro dari LIPI: “Kesalahan rekrutmen hari ini adalah krisis legitimasi lima tahun mendatang.” Dan kita tidak punya waktu untuk mengulang luka yang sama.
Pilar dan Kompetensi
Lalu apa yang kita cari? Kita mencari penyelenggara dengan tiga pilar: kemandirian, integritas dan kredibilitas. Mandiri agar tak tunduk pada kuasa. Berintegritas agar tak dijual pada transaksi. Kredibel agar kata-katanya dipercaya rakyat. Ini bukan etika tambahan. Ini amanat Pasal 22E UUD 1945: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Tanpa tiga pilar ini, asas itu hanya jadi hiasan di baliho. Pemilu akan jalan, tapi demokrasi kita akan pincang.
Tapi karakter saja tidak cukup. Nur Hidayat Sardini, mantan Ketua Bawaslu 2008-2011, mengingatkan dalam opininya berjudul “Mencari Arsitek Pemilu Tahun 2029”, (Kompas Kamis, 10/9/2026): ada tiga senjata wajib. Pertama. teknik kepemiluan. Mampu mengubah pasal dan putusan MK menjadi kerja nyata di 800 ribu TPS. Mengatur 18 juta petugas. Menjaga jutaan kotak suara agar tidak tersesat di jalan. “Teknis itu nyawa,” kata Khoirunnisa Agustyati dari Perludem. “Salah teknis, hak pilih bisa mati.”
Kedua, kapasitas manajerial. Memimpin 7 orang kolegial yang bisa bertengkar kapan saja. Mengorkestrasi birokrasi dari pusat sampai PPS di pelosok. Mengelola uang triliunan. Menjinakkan krisis dalam 24 jam. Chusnul Mar’iyah dari UI menyebutnya: “CEO sekaligus negarawan.” Karena yang dihadapi bukan kertas suara. Eelemen yang dihadapi adalah 200 juta harapan. Satu keputusan salah, bisa melumpuhkan demokrasi sebangsa dalam semalam.
Ketiga, kecerdasan sosio-kultural. 2029 adalah pemilu Gen Z dan Milenial. Lebih dari 56% pemilih. Mereka hidup di TikTok, percaya pada influencer, dan rawan disesatkan AI. Penyelenggara harus paham bahasa baru: algoritma, hoaks, sentimen, polarisasi. Harus bisa mendinginkan suhu tanpa memadamkan api demokrasi. Inilah yang membedakan petugas pemilu dengan pemimpin pemilu.
Di atas semua itu, kita butuh satu hal: nyali. Nyali untuk berkata “tidak” saat ditawari kekuasaan. Moral untuk menolak amplop saat semua orang menutup mata. Kita masih ingat bagaimana Ketua KPU diberhentikan tetap oleh DKPP. Itu bukti, seleksi kita dulu gagal menguji hati. Integritas yang retak di puncak, akan menetes jadi banjir di bawah. 2029 tidak boleh mengulang tragedi itu.
Tim Seleksi dan Kaki Integritas
Kini sorotan kita tertuju pada Tim Seleksi. Timsel bukan panitia formalitas. Ia adalah penyaring pertama dan terpenting. Jangan pilih karena kedekatan. Pilih karena rekam jejak, uji publik dan asesmen psikologi. DPR saat fit and proper test juga harus keluar dari kamar “jatah partai”. Masuklah ke ruang “kepentingan bangsa”. Karena Pasal 22E ayat 5 sudah berteriak: pemilu harus dijalankan lembaga yang mandiri. Nasib 2029 dimulai dari ruangan seleksi ini.
Integritas pemilu berdiri di atas dua kaki. Kaki pertama: petugasnya bersih. Tidak ada afiliasi. Tidak ada utang budi politik. Kaki kedua: prosesnya bersih. Dari coklit sampai rekap nasional, semua bisa dipertanggungjawabkan. Pincang satu, roboh semuanya. Petugas hebat tapi proses kacau, hasilnya tetap sampah. Proses rapi tapi petugas busuk, hasilnya tetap racun. Kita butuh keduanya, berjalan beriringan.
Kita masih punya alasan untuk jauh lebih optimis. Kita punya waktu. Lebih dari 3 tahun untuk bersiap. Kegagalan Sirekap 2024 adalah guru yang mahal. Sekarang kita tahu di mana bolongnya. Masyarakat sipil semakin galak mengawasi. Kampus semakin kritis. Media semakin cepat. Ini modal yang tidak kita punya 10 tahun lalu. Artinya, kita tidak sedang berjalan dari nol. Kita sedang berjalan dari pengalaman.
Pemilu untuk Memilih Nakhoda
Ingat, 2029 bukan hanya memilih presiden atau DPR. 2029 adalah memilih nahkoda di tengah badai. Ada ketimpangan yang menganga. Ada jutaan anak muda butuh kerja. Ada transisi energi. Ada perang dagang dunia. Kita butuh pemimpin yang berani, cerdas, dan punya legitimasi kuat. Dan pemimpin seperti itu tidak jatuh dari langit. Ia lahir dari proses. Dan proses itu bernama pemilu.
Karena itu, tolak logika berbahaya: “yang penting pemilu jalan”. Logika itu melahirkan pemimpin cacat. Pemimpin cacat melahirkan kebijakan cacat. Kebijakan cacat melahirkan penderitaan rakyat. Rantai itu harus diputus sekarang. Caranya hanya satu: pastikan prosesnya jujur dan adil. Karena hanya dari situlah lahir legitimasi. Dan hanya legitimasi yang memberi keberanian untuk reformasi.
Tantangannya memang besar. Namun pada tahun 2019 kita menggelar pemilu serentak dengan 193 juta pemilih. Itu terbesar di dunia. Kita pernah memperbaiki DPT. Kita pernah menurunkan golput. Artinya mesin kita ada. SDM kita ada. Hal yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan dan orang yang tepat di kemudi. Jika arsiteknya tepat, demokrasi kita akan berdiri kokoh. Jika salah, kita membangun di atas pasir.
Karena itu, mari kita kawal. Kawal sejak Presiden membentuk Timsel. Pastikan orang-orangnya bersih. Kawal DPR saat uji kelayakan. Pastikan pertanyaannya tajam, bukan basa-basi. Libatkan kampus, pers, dan komunitas. Jangan biarkan proses ini gelap. Pemilu milik rakyat. Maka rakyat berhak tahu siapa yang akan menghitung suaranya. Transparansi adalah vaksin terbaik melawan kongkalikong.
Membayangkan 2029
Bayangkan sejenak. 2029, KPU dan Bawaslu bekerja tepat waktu. Logistik tidak nyasar. Data tidak gaduh. Sengketa sedikit, karena semua percaya pada prosesnya. Dunia memuji. Rakyat tenang. Dari rahim proses itu lahir presiden yang kuat, DPR yang terhormat, kepala daerah yang bekerja. Mereka tidak disibukkan membantah kecurangan. Mereka sibuk menyelesaikan masalah bangsa. Itu bukan utopia. Itu bisa kita raih.
12 April 2027 akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Keputusan yang kita tunda hari ini, akan kita sesali lima tahun kemudian. Jangan sampai kita baru ribut saat tahapan sudah berjalan. Mari pastikan Pemilu 2029 bukan sekadar pesta lima tahunan. Jadikan ia perayaan integritas. Perayaan kedewasaan bangsa. Karena bangsa yang dewasa lahir dari proses yang jujur, bukan dari hasil yang direkayasa.
Pada akhirnya, pemilu adalah cermin. Cermin dari kualitas kita sebagai bangsa. Bangsa besar tidak lahir dari proses kecil. Pemimpin besar tidak lahir dari pemilu yang murahan. Jika kita ingin Indonesia melompat, maka lompatan itu harus dimulai dari bilik suara yang jujur. Dan bilik suara yang jujur hanya bisa dijaga oleh penyelenggara yang kompeten. Agar dari rahim itu, lahir pemimpin yang kredibel: pemimpin negarawan. (*)
