MATARAM, GM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana mengumpulkan tokoh masyarakat dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk membahas aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang kembali mengemuka melalui aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada Selasa (2/6/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, mengatakan pertemuan tersebut akan melibatkan tokoh dari Bima, Dompu, Sumbawa, serta tokoh-tokoh di Pulau Lombok.
“Agenda itu dijadwalkan setelah situasi dinilai kondusif,” jelasnya.
Menurut Surya, tuntutan pembentukan PPS merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang sah untuk diperjuangkan. Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru harus mengikuti prosedur, aturan, dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa mengganggu aktivitas publik maupun pelayanan umum. Selain itu, masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh informasi atau hasutan yang beredar di media sosial, terutama dari akun-akun tidak jelas yang memanfaatkan isu PPS.
Surya menegaskan pemerintah tidak melarang penyampaian aspirasi, namun meminta agar kendaraan logistik, ambulans, dan layanan publik lainnya tetap dapat beroperasi dengan lancar selama aksi berlangsung. (KS)
