JAKARTA, GM – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi capaian TPAKD yang kini telah terbentuk di seluruh Indonesia, yakni 552 TPAKD di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Keberadaannya dinilai vital untuk memperluas akses keuangan dan mendorong ekonomi daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Prabowo.
Presiden menyoroti capaian penyaluran kredit program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang telah mencapai Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat. Dan kita akan lebih masif lagi,” katanya.
Prabowo menegaskan garis ekonomi pemerintahannya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan riil masyarakat.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan,” tegas Prabowo.
Siapkan Rp400 Triliun dan Resmikan DNKK
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang difokuskan untuk petani, nelayan, masyarakat desa, daerah tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Presiden sekaligus meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
DNKK yang dipimpin langsung Presiden ini bertugas meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga dengan tiga indikator utama: ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman mengelola keuangan.
Pembentukan DNKK merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang menandai pergeseran orientasi kebijakan dari sekadar kepemilikan rekening menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan, Rakornas TPAKD 2026 mendukung program Asta Cita pemerintah, terutama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia merinci, selain K/PMR Rp64,85 triliun, program Kredit Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada 103 ribu debitur, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencapai 59,36 juta rekening atau 88,83% pelajar Indonesia, serta Laku Pandai menjangkau 72.982 desa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendagri Tito Karnavian turut hadir dan menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan insentif fiskal bagi daerah berkinerja baik.
Dalam Rakornas tersebut juga disalurkan kredit simbolis sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus-Oktober 2026 serta pemberian TPAKD Award 2026 kepada 15 daerah terbaik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. ***
