Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Pemuda Negarawan
PADA Sabtu 30 Mei 2026, saya mendapat kesempatan menjadi salah satu narasumber acara Darul Arqam Dasar (DAD) Pimpinan Komisariat (PK) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Faqih Usman yang berlangsung di SMK Muhammadiyah Lemahabang, Kabupaten Cirebon-Jawa Barat. Pada kesempatan berharga ini saya didaulat untuk menjelaskan materi “Analisis Sosial”.
Saya berpandangan bahwa materi ini sangat penting dan relevan. Bagaimana pun, mahasiswa yang umumnya berusia muda, memiliki gejolak yang lebih emosional dan bersifat idealis. Mahasiswa pada hakikatnya selalu menjadi kelompok terdidik yang mampu menghadirkan perubahan sosial. Mereka pun kerap terpanggil untuk kepentingan masyarakat lemah atau dilemahkan, termasuk masyarakat yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.
Mahasiswa menjadi aktor perubahan (actor of change) untuk seluruh elemen, baik pada mahasiswa itu sendiri maupun kepada masyarakat luas, juga bangsa dan negara, mahasiswa memiliki kemampuan yang kritis yang dianggap dapat menjadi kekuatan untuk mendukung perubahan dan menghadirkan ekosistem sekaligus kestabilan kehidupan sosial.
Secara khusus, IMM akrab dengan tiga dimensi yaitu religiusitas, intelektualitas dan humanitas. Ketiganya secara komplementer merupakan nilai-nilai profetik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam tubuh IMM, religiusitasnya aplikatif, intelektualitasnya membumi, dan humanitasnya universal.
Karena itulah IMM punya energi dan daya dorong untuk melakukan gerakan sosial. Melalui gerakan sosial, IMM memainkan peranan strategis dalam melihat isu-isu sosial, menuntut keadilan, sekaligus mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh para penggawa negara atau pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif maupun yudikatif.
Kemampuan Analisis Sosial
Dalam rangka itulah pentingnya mahasiswa, termasuk kader IMM untuk memiliki kemampuan analisis sosial. Sehingga sepak terjangnya terbangun dari perspektif yang tajam dan solutif, bukan sekadar kata-kata dan retorika. Bukan berhenti pada rumusan subjektif, namun bertransformasi menjadi langkah-langkah objekif.
Analisis sosial dapat dimaknai sebagai upaya penyelidikan terhadap suatu peristiwa (situasi) sosial untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (faktual). Analisis sosial juga dapat dijelaskan sebagai upaya membongkar realitas sosial berdasarkan kontradiksi dan gerak-corak serta relasi yang berdialektika dengan realitas tertentu. Analisis sosial punya konotasi sebagai pengorganisasian data, berupa kategorisasi atau klasifikasi dengan prinsip komprehensif dan tak tumpang tindih; atau dapat disebut juga sebagai konseptualisasi realitas sosia
Kegunaan, Metode dan Paradigma
Analisis sosial dapat dipergunakan oleh para aktivis mahasiswa seperti IMM dan penggiat gerakan sosial, untuk membongkar berbagai hal, misalnya, (1) dampak kebijkan pemerintah, (2) dampak korupsi dan (3) membangun kesadaran masyarakat tentang (a) pentingnya daya kritis berbasis data, (b) efek buruk korupsi bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah serta keselamatan ekosistem kehidupan berbangsa-bernegara.
Secara umum metode analisis sosial terbagi menjadi dua, yaitu, pertama, penalaran deduktif, yaitu metode analisis yang diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan ke hal yang lebih spesifik. Hal ini biasanya dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Misalnya, banjir terjadi karena kebijakan tata kelola sampah yang amburadul, korupsi anggaran pengerukan sungai dan pejabat yang berwenang kerap terlambat dalam menghadirkan kebijakan yang solutif dan tepat sasaran.
Kedua, penalaran induktif yaitu metode analisis yang diawali dengan pengumpulan fakta, bukti, atau peristiwa khusus, lalu ditarik kesimpulan umum di bagian akhir. Metode ini biasanya dimulai dengan hal-hal khusus lalu disimpulan ke hal yang bersifat umum. Misalnya, lapangan kerja nihil, angka pengangguran semakin tinggi dan fenomena kemiskinan merajalela merupakan dampak dari kepemimpinan yang lemah.
Selain itu, ada juga yang menggunakan metode berikut, pertama, materialisme-realisme. Realitas dikenali sebagai sesuatu yang material alias nyata atau konkret, bukan ideal sesuai harapan atau keinginan. Fokus pada apa yang dilihat, baik sebagai realitas maupun sebagai dampak.
Kedua, dialektis. Realitas selalu berisikan berbagai bentuk hubungan tertentu antar sesuatu yang memiliki aturan dan tindakan yang bertentangan dengannya. Umumnya selalu ada kontradiksi, inkonsistensi dan pro-kontra, baik di internal penentu kebijakan maupun di tengah masyarakat luas.
Ketiga, historis. Metode ini menjelaskan bahwa kenyataan yang dapat dibuktikan secara material, dan bergerak secara dialektis, selalu harus dapat ditelusuri secara historis atau menyejarah.
Dalam kajian akademik dan sosial, paradigma analisis sosial terpaku pada dua paradigma, yaitu (1) Positivisme–Empirisisme. Menurut paradigma ini, segala hal harus didasarkan pada data empiris (fakta yang nyata, terukur, dan dapat diobservasi), bukan sekadar spekulasi. Reality: apa yang Anda lihat, itulah yang Anda peroleh (what you see is what you get). (2) Konstruktivisme–Subyektivisme. Adanya keterlibatan atau pengamatan penganalisis. Dengan demikian, keberpihakan tergantung setiap penganalisis. Reality: apa yang dikonstruksikan di dalam kesadaran orang-orang (what is constructed in people consciousness).
Namun, apapun metode dan paradigmanya, rumusan umumnya yang melekat pada analisis sosial adalah “5 W + 1 H” (what-apa, where-di mana, when-kapan, who-siapa, why-mengapa, dan (+) how-bagaimana—sebagaimana yang berlaku dalam dunia jurnalisme-jurnalistik. Artinya, kenali gejala yang tampak untuk menelusuri mekanisme yang bekerja di balik yang tak nampak. Rekam dan catat penanda gejala tersebut dengan prinsip 5 W 1H (what, who, why, when, where, dan how), sehingga menimbulkan rasa penasaran yang tinggi.
Artinya, secara praktis, kita mencatat tentang “what” (kejadian, misal: dugaan korupsi), “who” (siapa yang terlibat dalam kasus: pejabat, pihak swasta dll), “why” (mengapa terjadi), “when” (kapan kejadiannya), “where” (di mana kejadiannya), dan “how” (bagaimana kejadiannya).
Konteks Lokal Cirebon
Analisis sosial dapat digunakan untuk membongkar: (1) Dampak kebijakan, dan (2) Praktik korupsi yang menimbulkan jalan rusak, pengangguran hingga memiskinkan masyarakat. Bahkan berbagai permasalahan lainnya yang muncul di masyarakat seperti perceraian, kenakalan remaja, rendahnya literasi dan sebagainya.
Pada tulisan ini saya fokus pada dua hal yaitu, pertama, pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cirebon sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 6,42 persen dari 2.413.810, yaitu 154.966 jiwa. Angka pengangguran bisa menurun bila adanya serapan tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur, UMKM dan lain-lain.
Kedua, penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon, tahun 2025 yaitu 10% dari 2.413.810 orang, atau 241.381 orang. Jumlah ini hampir sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Cirebon tahun 2024, yaitu 255.779 pemilih.
Persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada 2025 yakni: Kabupaten Indramayu 11%, Kota Tasikmalaya 10%, Kabupaten Kuningan 10%, Kabupaten Majalengka 10%, Kabupaten Cirebon 10%, Kabupaten Tasikmalaya 10%, Kabupaten Bandung Barat 9%, Kabupaten Cianjur 9%, Kabupaten Garut 9%, Kabupaten Subang 9%, Kabupaten Sumedang 8%, Kota Cirebon 8%, Kabupaten Pangandaran 8%, Kabupaten Purwakarta 7%, Kabupaten Ciamis 7%, Kabupaten Karawang 7%, Kota Sukabumi 6%, Kabupaten Sukabumi 6%, Kabupaten Bogor 6%, Kabupaten Bandung 6%, Kota Bogor 5%, Kota Banjar 5%, Kabupaten Bekasi 4%, Kota Cimahi 4%, Kota Bekasi 3%, Kota Bandung 3%, dan Kota Depok 2%.
Indikasi Pra Kondisi dan Kondisi Umum
Hal penting perlu dilakukan yaitu pertanyakan mengapa pejabat penting di Kabupaten Cirebon dari periode ke periode selalu terjebak kasus korupsi? Cari apa dan bagaimana informasi yang punya hubungan dialektis antara (1) pejabat yang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk melakukan korupsi dengan struktur birokrasi. (2) pejabat korup dengan latar sosial dan basis kultural. Lakukan analisis terhadap seluruh kebijakan yang berkaitan dengan praktik korupsi sehingga menghasilkan jalan rusak, pengangguran dan kemiskinan.
Kebijakan yang menggunakan pendekatan top down (atas-bawah) atau tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan cenderung asal kerja, menimbulkan krisis sosial. Krisis sosial berupa: (1) saling curiga di internal struktur birokrasi, (2) eksistensi pengambil kebijakan dipertanyakan, (3) menipisnya kepercayaan publik pada penentu kebijakan.
Indikasi umum yang muncul, misalnya, (a) aturan yang tidak diindahkan, (b) minimnya kemauan politik, (c) mobilisasi birokrasi: mutasi dan rotasi yang bias kepentingan sesaat, (d) manipulasi data, (e) munculnya program yang tak berdampak, dan (f) kolusi sekaligus nepotisme.
Modal Penting Mahasiswa
Sebagai aktivis yang peduli pada permasalahan sosial di tengah masyarakat, bila hendak melakukan analisis sosial, maka gerakan mahasiswa seperti IMM mesti memiliki modal yang harus dijaga seperti (1) memiliki values atau nilai-nilai luhur seperti kejujuran, pengorbanan dan tanggung jawab.
Hal lain, (2) budaya literasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan, lalu membaca, memahami dan menganalisis data. Sekarang adalah era konten. Content is king, isi adalah raja. Mereka yang memiliki ide atau gagasan dapat menguasai banyak hal, bahkan memahami dan menemukan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
Berikutnya, yaitu (3) karakter. Aktivis mahasiswa yang hendak melakukan analisis sosial mesti berkarakter dan tidak mudah melemah. Keberanian untuk mengungkap masalah dan siapa yang bertanggung jawab merupakan modal yang sangat penting. Aktivis mahasiswa yang lemah umumnya mudah diintimidasi dan terperdaya karena sejumlah uang.
Lalu, (4) moralitas. Moralitas aktivis sangat ditentukan ketika menyaksikan kondisi masyarakat yang membutuhkan advokasi. Kebijakan yang tidak pro masyarakat perlu mendapatkan advokasi dan tindak lanjut dari mahasiswa. Moralitas dapat diukur pada kualitas kepedulian dan empati pada masyarakat yang dirundung masalah, terutama dari kebijakan dan perilaku korup mereka yang berwenang.
Kuncinya adalah (5) independensi mahasiswa. Mahasiswa yang independen tidak tergoda oleh agenda politik ugal-ugalan yang bias kepentingan politik. Mereka melangkah dalam bingkai nalar dan tanggung jawab sebagai elemen intelektual berbasis mahasiswa. Bila mahasiswa tergoda rayuan kepentingan politis yang bersifat partisan, maka dengan sendirinya proses analisisnya cenderung tidak netral dan penuh agenda tersembunyi.
Oleh karena itu, mahasiswa mesti (6) memiliki kompetensi. Misalnya, kemampuan mengumpulkan dan membaca data, serta menganalisisnya secara mendalam. (7) Lakukan secara profesional. Bila mahasiswa menjaga profesionalitas, maka hasilnya memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan kepada mereka yang berwenang. Seperti pemerintahan daerah baik eksekutif maupun yudikatif, bahkan dalam level tertentu di banyak kasus, dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum.
Kemudian, (8) komunikasi yang baik dan (9) jaringan kerja yang terjaga dengan pula dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan berbagai analisis yang tajam. Sebab di situlah letak saling berbagi informasi dan data dapat dilakukan. Di sini muncul pula pola (10) kreatif-inovasi dalam mempertajam analisis juga kesungguhan dalam (11) menjaga fokus-target analisis. Di sini pulalah letak (12) pentingnya kolaborasi lintas elemen.
Hal yang tak kalah pentingnya untuk dijadikan modal adalah (13) kejujuran nurani. Mahasiswa bergerak dan menjalankan analisis sosial, misalnya, mesti merupakan komitmen atas (14) panggilan kemanusiaan; bukan karena disuruh oleh senior atau kepentingan politik tertentu yang merusak netralitas dan kejujuran dalam melakukan proses analisis atas permasalah yang muncul di masyarakat.
Hal lain adalah (15) memiliki media. Di sinilah letak perlunya memiliki media, terutama media sosial. Mahasiswa harus mampu memanfaatkan media sosial dan media massa. Media berperan sebagai penyebar informasi bahkan sumber informasi itu sendiri. Adanya media dapat mendukung mahasiswa dalam melakukan analisis sosial dan menyebarkan hasilnya secara terbuka, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, juga oleh mereka yang berwenang untuk ditindaklanjuti dalam bentuk solusi terbaik dan produktif. (*)
