Oleh: Syamsudin Kadir
Bidang Humas, Informasi dam Media Dokumentasi Soulmate KDM-SKD
GEDUNG Sate kembali jadi sorotan publik Jawa Barat. Kali ini bukan karena arsitekturnya yang megah dan indah, tapi karena revitalisasi yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM. Angkanya Rp 15,8 miliar untuk penataan halaman, pembongkaran Perpustakaan Gasibu, dan pengecatan ulang. Jumlah itu langsung memicu gelombang kritik di media sosial dan ruang-ruang diskusi.
Hal yang menarik adalah siapa yang paling keras bersuara. Banyak nama yang dulu tenang-tenang saja saat era gubernur Ridwan Kamil mengalokasikan Rp 61,9 miliar untuk proyek “Gedung Sate-Pakuan” tiba-tiba tampil paling lantang hari ini. Diamnya mereka dulu dan ramainya mereka sekarang adalah data paling jujur tentang motif di balik suara kritik. Karena kalau motifnya benar uang rakyat, volume suara tidak akan naik-turun tergantung siapa gubernurnya.
Komparasi
Mari bandingkan secara jujur. Era Ridwan Kamil (RK): Rp 61,9 miliar. Era KDM: Rp 15,8 miliar. Selisihnya hampir empat kali lipat. Jika ukuran kritik adalah besarnya uang negara, maka logikanya kritik hari ini seharusnya empat kali lebih pelan, bukan empat kali lebih gaduh. Fakta berkata sebaliknya. Berarti tolak ukurnya bukan nominal, tapi nama sosok yang namanya ada di balik proyek.
KDM sudah menegaskan dari awal: dana itu bukan tambahan APBD Jabar 2026. Sumbernya dari efisiensi anggaran pribadi gubernur. Artinya tidak ada pos baru yang membebani warga, tidak ada utang baru, tidak ada pemotongan program lain. Ini bukan soal menambah belanja, ini soal membelanjakan sisa efisiensi dengan lebih terlihat.
Pertanyaannya lalu: mengapa efisiensi Rp 15,8 miliar diserang, sementara pemborosan Rp 61,9 miliar dulu dibiarkan lewat? Jawabannya sederhana. Kritik sebagian orang bukan tentang anggaran. Kritik itu tentang siapa yang memegang kuas. Selama kuas dipegang orang yang disukai, gedung dicat oli pun disebut “ikon”. Saat kuas pindah tangan, mengecat ulang saja disebut “mubazir”.
Argumentasi “manfaat belum terlihat” juga tidak konsisten. Proyek besar era sebelumnya juga butuh waktu untuk dirasakan manfaatnya. Tidak ada satu pun infrastruktur yang langsung jadi solusi keesokan harinya. KDM sendiri sudah bilang begitu: manfaat revitalisasi akan terlihat setelah selesai. Kalau standar itu dipakai ke KDM, harusnya dipakai juga ke RK.
Pembongkaran Perpustakaan Gasibu jadi sasaran empuk. Narasinya dibangun seolah KDM menghapus ruang baca. Padahal penataan kawasan publik memang butuh keberanian membongkar yang tidak fungsional agar ruang terbuka bisa napas. Kota butuh ruang hijau dan sirkulasi, bukan menumpuk bangunan di setiap sudut. Keberanian itu yang dulu tidak ada.
Penghematan adalah kata kunci yang sering dilupakan para pengkritik. Dalam situasi APBD ketat, kepala daerah yang memilih memakai dana efisiensi pribadi untuk merapikan wajah kota justru layak diapresiasi. Itu artinya dia tidak meminta rakyat menanggung lagi. Itu artinya dia memotong di dirinya dulu sebelum menyentuh program rakyat. KDM menjaga hati dan perasaan warga Jawa Barat.
Kritik memang lumrah dalam kebijakan pemerintah, seperti yang dikatakan KDM sendiri. Demokrasi butuh itu. Tapi kritik yang sehat punya dua syarat: data dan konsistensi. Tanpa data, ia jadi asumsi. Tanpa konsistensi, ia jadi standar ganda. Hal yang terjadi sekarang adalah standar ganda yang telanjang. Dan standar ganda yang telanjang itu paling mudah dikenali dari siapa yang diam saat gilirannya tiba.
Coba bayangkan jika Rp 61,9 miliar era RK mendapat sorotan yang sama seperti Rp 15,8 miliar hari ini. Diskusinya akan jauh lebih substantif. Kita bisa bicara soal urgensi, soal perbandingan manfaat dan soal audit. Tapi ruang itu tidak pernah dibuka. Karena itu publik berhak curiga: ini bukan debat kebijakan, ini debat kesukaan. Dan debat kesukaan tidak akan pernah melahirkan solusi, hanya melahirkan kubu dan cibiran tak bermutu.
Revitalisasi Gedung Sate bukan sekadar cat dan taman. Ia adalah medium tes karakter publik Jawa Barat. Apakah kita menilai kebijakan berdasarkan angka dan dampak, atau berdasarkan siapa yang mengumumkannya? Jika jawabannya yang kedua, maka demokrasi kita sedang sakit. Kita tidak butuh buzzer dua sisi. Kita butuh warga yang berani sama-sama keras saat anggaran besar, dan sama-sama adil saat anggaran kecil.
Pada akhirnya, Gedung Sate akan tetap berdiri. Hal yang diuji bukan catnya, tapi kita. Apresiasi untuk KDM bukan karena tidak boleh dikritik, tapi karena dia memilih jalur penghematan dan transparansi sumber dana. Dan untuk para pengkritik: jika ingin didengar serius, mulailah dari konsistensi. Kritik RK dengan volume yang sama seperti kritik KDM. Baru setelah itu orang akan percaya bahwa yang kalian bela adalah uang rakyat, bukan Ridwan Kamil. (*)
