Oleh: Syamsudin Kadir
Penulis Buku “Problem Solver: Beginilah KDM Memimpin
PADA 2 September 2026 pagi, akun facebook Yoga Prayitno, menulis status begini, “Masalahnya bukan KDM bantu orang miskin. Kalau membantu, ya kita akui: itu bagus. Masalahnya… untuk apa kemiskinan itu ditampilkan? bagaimana dikemas? siapa yang diuntungkan? apakah kehidupan si miskin benar-benar berubah? dan apakah aib si miskin jadi jejak digital selamanya? Inilah inti kritik pada konten-konten KDM. Karena pola produksinya mirip dengan cara para kreator konten penjual orang miskin yang selama ini beredar. PENDERITAAN → EMOSI → VIEW → POPULARITAS → PERSONAL BRANDING → CUAN SELAMANYA. Dan KDM semakin mudah memproduksinya sejak jadi gubernur. LIHAT CARA CERITANYA DIBANGUN. Warga punya masalah. KDM datang. Kamera mengikuti. Marah-marah dulu biar ada drama. Warga menangis. KDM membantu. Video selesai. Penonton ikut terharu.”
Pada status yang sama, ia melanjutkan begini, “Tapi apa kebijakan pemerintah supaya masalah itu tidak berulang? Masalah struktural dipersempit menjadi masalah satu orang. Lalu solusinya juga dipersempit: KDM datang dan selesai. YANG LEBIH BERMASALAH, KDM bukan YouTuber biasa. Dia pejabat publik. punya kewenangan. punya birokrasi. punya anggaran. punya instrumen kebijakan. Artinya, dia sebenarnya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah bukan cuma untuk satu keluarga yang masuk kamera, tetapi untuk ribuan bahkan jutaan orang yang mengalami persoalan serupa.”
Berikutnya masih pada status yang sama, ia melanjutkan, “Maka jangan berhenti pada: “Wah, KDM sudah membantu.” Tanya lebih jauh: Setelah itu apa? Apakah ada program? Apakah ada anggaran? Apakah ada data? Apakah ada target? Apakah ada evaluasi? Apakah masalahnya selesai? Atau besok kamera mencari keluarga miskin berikutnya untuk dibuatkan episode baru? Karena menyelesaikan satu masalah di depan kamera tidak sama dengan menyelesaikan masalah kemiskinan. DAN ADA YANG LEBIH SENSITIF. Warga miskin yang jadi konten mungkin dapat bantuan hari itu. Tetapi videonya bisa terus hidup. View terus bertambah. Subscriber terus bertambah. Popularitas terus bertambah. Nama KDM terus semakin dikenal. Bahkan setelah tak menjabat, cuan dari video tet.”
Kritik atas Kritik
Sebagai warga Jawa Barat, saya mengapresiasi keberanian Saudara Yoga Prayitno dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak azasi yang layak kita hormati. Bagi saya, kritik semacam itu merupakan saksi paling akurat bahwa kebebasan berpendapat di Jawa Barat semakin menemukan ruang dan momentumnya di periode kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi atau KDM sebagai Gubernur Jawa Barat. Artinya, KDM adalah pemimpin yang welcome pada kritik warganya, bahkan masyarakat non Jawa Barat.
Di sela-sela apresiasi dan terima kasih itu, saya perlu menyampaikan beberapa catatan kaki kepada Saudara Yoga Prayitno. Pertama, kita perlu menempatkan kritik terhadap KDM bukan pada soal “apakah membantu itu baik”, tapi pada soal bagaimana komunikasi publik bekerja di era pasca birokrasi tertutup. Menampilkan kemiskinan memang berisiko, tapi menyembunyikannya juga berisiko. Ilmu komunikasi politik menyebutnya agenda setting: apa yang ditampilkan kamera akan naik menjadi prioritas. Tanpa visual, masalah warga miskin di kampung sering tidak pernah masuk meja rapat bupati dan walikota.
Kedua, soal “dikemas untuk emosi”. Ya, ada narasi, ada drama, ada tangis. Tapi dalam literatur public administration, narasi adalah alat legitimasi kebijakan. Warga tidak membaca RPJMD ratusan atau ribuan halaman. Mereka memahami masalah lewat cerita satu keluarga. Kemasan emosional bukan tujuan akhir. Ia adalah pintu masuk agar birokrasi yang biasanya lambat dipaksa bergerak dalam 24 jam. Itu fungsi triger, bukan eksploitasi.
Ketiga, siapa yang diuntungkan. Jawaban ilmiahnya: multi-pihak. Keluarga mendapat bantuan langsung. Penonton mendapat informasi bahwa negara masih bisa diakses. KDM mendapat elektabilitas. Dan pemerintah daerah lain mendapat tekanan reputasi. Dalam teori akuntabilitas, ini disebut “naming and shaming” versi positif. Ketika satu kepala daerah datang, kepala daerah lain yang diam jadi terlihat.
Keempat, apakah hidup si miskin benar-benar berubah. Kita tidak bisa mengukur dari satu video. Tapi kita bisa mengukur dari pola. Penelitian tentang street-level bureaucracy menunjukkan pejabat yang turun langsung memotong rantai birokrasi. Bantuan atap, KK, BPJS, sekolah yang bertahun-tahun mandek bisa cair karena ada “otoritas yang hadir”. Itu bukan solusi struktural, tapi itu solusi prosedural yang selama ini macet di tingkat RT/RW. Begitu banjir, sampah, tawuran dan segala rupa masalah yang terkesan ada pembiaran selama sekian waktu.
Kelima, soal jejak digital dan aib. Ini persoalan etika yang valid. Tapi solusinya bukan melarang tampil, melainkan mengatur consent dan redaksi. Dalam etika jurnalisme, subjek miskin berhak menolak, berhak blur wajah, berhak narasi akhir. Jika KDM tidak melakukan itu, kritiknya tepat. Jika dilakukan, maka video itu berubah dari “aib” menjadi “dokumen hak”. Banyak NGO juga merekam hal sama untuk advokasi. Dalam banyak kasus, tampilan langsung di layar kaca adalah autentitas. Di situlah KDM hadir, ia hadir dan bertatap wajah; KDM pemimpin autentik, bukan sibuk mengirim delegasi.
Keenam, pola PENDERITAAN → EMOSI → VIEW itu bukan monopoli KDM. Itu pola komunikasi krisis pemerintah mana pun. BNPB saat banjir, Kemensos saat bencana, bahkan WHO saat kampanye kesehatan. Bedanya, KDM melakukannya setiap pekan, bahkan setiap hari. Intensitasnya tinggi karena masalahnya kronis dan tidak diselesaikan sistem.
Ketujuh, keberatan utama: “dia pejabat, harusnya buat kebijakan, bukan konten”. Di sinilah letak miskonsepsi. Pejabat publik di era digital punya dua peran sekaligus: pembuat kebijakan dan komunikator kebijakan. Tanpa komunikasi, kebijakan tidak akan diketahui dan tidak akan ditiru. Video KDM sering diikuti instruksi ke dinas, alokasi dana tak terduga, dan surat edaran. Itu bukan “selesai di kamera”. Itu “dimulai dari kamera”.
Kedelapan, kritik “masalah dipersempit jadi satu orang” mengabaikan teori implementasi. Negara tidak bisa memperbaiki sejuta rumah sekaligus. Ia mulai dari satu kasus, dijadikan prototipe, lalu diskalakan. Birokrasi butuh contoh. Kasus yang masuk kamera menjadi business case bagi Dinsos, Dinkes, dan Disdik untuk membuat SOP baru. Tanpa kasus konkret, rapat hanya membahas angka.
Kesembilan, daftar pertanyaan “setelah itu apa” justru penting, dan harus kita tanyakan. Tapi logikanya dibalik: justru karena ada video, publik bisa menuntut: mana programnya, mana datanya, mana evaluasinya. Tanpa video, tidak ada yang bertanya. KDM menjadi alat pemantauan warga. Jika setelah video tidak ada tindak lanjut anggaran, maka kritik berikutnya harus menyerang anggaran, bukan menyerang kameranya.
Kesepuluh, risiko “cuan selamanya dari video memang ada. Tapi mari jujur: semua pejabat punya cara membangun personal branding. Ada yang lewat seremonial, ada yang lewat iklan, ada yang lewat bansos. Yang membedakan adalah substansinya. Jika di balik view ada atap yang tidak bocor lagi, ada anak yang sekolah lagi, maka kita sedang berdebat tentang etika media, bukan tentang efektivitas negara.
Hal yang paling kunci yaitu KDM hadir sebagai trigger di saat walikota dan bupati banyak yang diam seribu bahasa atau mati langkah. Dalam ilmu kebijakan ini disebut policy entrepreneurship. Ketika sistem normal gagal, dibutuhkan aktor yang menerobos protokol. Datang segera, perintahkan dan dokumentasikan. Itu namanya pemimpin tegas. Efektif memecah kebuntuan? Data di lapangan bilang iya. Banyak kepala daerah lain akhirnya ikut turun setelah videonya viral.
Kritik terhadap KDM sah, tapi jangan berhenti pada moralitas konten. Alihkan ke evaluasi: berapa kasus yang selesai, berapa anggaran yang digeser, berapa SOP yang berubah, berapa daerah yang meniru. Jika jawabannya nol, maka kritiknya benar. Jika jawabannya ada, maka yang kita lihat bukan “penjual kemiskinan”, melainkan “pemaksa sistem bekerja” dengan cara yang belum elegan, tapi nyata. Dan di titik itulah demokrasi harus belajar: menegur caranya, tapi jangan mematikan fungsinya. (*)
