JAKARTA, GM – Kisruh di UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) pascapelantikan Rektor periode 2026-2030 mendapat sorotan dari Senayan. Anggota Komisi Vlll DPR RI Fraksi PKB Dr. KH. Maman Imanulhaq, meminta Menteri Agama segera turun tangan menyelamatkan kampus dari konflik berkepanjangan.
“Saya mencermati serius dinamika di UIN Sunan Ampel Surabaya pascapelantikan Rektor periode 2026–2030. Aspirasi mahasiswa, dosen, guru besar, dan alumni harus didengar secara serius dan diselesaikan secara transparan,” ujar Maman, Minggu (21/9/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan mahasiswa dan mengganggu proses akademik.
Karena itu, Maman mendorong lima langkah konkret kepada Menteri Agama.
Pertama, membentuk tim evaluasi independen untuk memeriksa secara objektif persoalan yang dipersoalkan sivitas akademika, termasuk proses pengangkatan rektor dan tata kelola kampus.
Kedua, membuka dialog resmi yang melibatkan Kementerian Agama, rektorat, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni.
Ketiga, menyelesaikan segera persoalan mahasiswa, termasuk UKT, fasilitas akademik, layanan mahasiswa dan berbagai hak yang masih tertunda.
Keempat, menghormati dan tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah.
Kelima, mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Jika ditemukan pelanggaran serius, harus ada tindakan sesuai aturan. Jika tidak, hasil evaluasi harus disampaikan secara terbuka agar tidak menjadi spekulasi.
“Saya juga mengajak mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai dan menjaga agar proses pendidikan tetap berjalan,” katanya.
Maman menegaskan, UINSA bukan milik kelompok tertentu, melainkan rumah ilmu.
“UINSA adalah rumah ilmu dan bagian penting dari masa depan pendidikan Islam Indonesia. Yang harus kita selamatkan bukan kepentingan seorang rektor atau kelompok tertentu, tetapi marwah UIN Sunan Ampel, hak mahasiswa, dan kepercayaan publik,” pungkasnya. ***
