Oleh: Syamsudin Kadir
Tokoh Muda Asal NTT dan Relawan NTT Bisa!
GEMPA yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi kembali membuka luka lama kita. Rumah retak, akses jalan terputus, dan ribuan warga mengungsi ke berbagai titik. Bahkan tak sedikit yang kehilangan nyawa. Di balik berbagai macam kerusakan, ada pola yang berulang: arus solidaritas warga bergerak cepat. Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali, NTB hingga pelosok Flores, bantuan, logistik, dan relawan mengalir ke NTT.
NTT bukan wilayah asing bagi gempa. Provinsi ini berada di jalur pertemuan lempeng aktif dan sudah berkali-kali merasakan getaran besar. Catatan sejarah bencana di sana panjang, tapi catatan pembelajaran kita masih pendek. Satu hal yang belum tuntas justru soal kesiapan. Mitigasi masih sering kalah oleh prioritas anggaran jangka pendek dan tata ruang yang abai risiko. Akibatnya, setiap gempa besar selalu meninggalkan korban yang sebenarnya bisa ditekan.
Hal tersebut bukan soal siapa yang salah versus yang benar, tapi bagaimana kita lebih peduli secara sistemik. 72 jam pertama setelah gempa selalu jadi penentu. Di masa itu, dapur umum, posko kesehatan, dan jaringan informasi biasanya dibangun seadanya oleh komunitas lokal. Karena itu, solidaritas masyarakat segera disambungkan dengan sistem logistik dan data pemerintah, sehingga bantuan tidak menumpuk di satu titik, sementara titik lain kekurangan. Di situlah letak pentingnya komando data dan kolaborasi terpadu.
Adanya basis data korban, kebutuhan, dan jalur distribusi yang mutakhir, bantuan akan berjalan berdasarkan fakta bukan asumsi. Di era digital, kecepatan informasi dapat membantu penanggulangan bencana, sementara keterlambatan informasi sama fatalnya dengan keterlambatan logistik. Integrasi data antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri dan relawan sosial harus jadi prioritas, bahkan sebelum kelak bencana berikutnya kembali datang.
Momentum ini harus memaksa kita sebagai bangsa untuk naik kelas dari empati ke perencanaan. Penguatan data risiko bencana, jalur evakuasi, dan standar rumah tahan gempa tidak bisa lagi ditunda. Pendidikan kebencanaan di sekolah dan simulasi di tingkat desa perlu menjadi agenda rutin, bukan seremoni saat ada kunjungan pejabat tertentu. Tanpa itu, kita hanya akan mengulang siklus: berduka, membantu, lalu lupa, bahkan abai.
Pada momentum ini, transparansi juga jadi ujian. Penggalangan dana dan distribusi bantuan harus bisa dilacak dari hulu ke hilir. Masyarakat berhak tahu ke mana sumbangan mereka pergi, dan korban berhak menerima bantuan sesuai kebutuhan, bukan sisa. Media dan organisasi masyarakat sipil punya peran dalam mengawal semua ini agar tidak ada celah penyelewengan di tengah situasi darurat. Korupsi pada bantuan bencana adalah bencana besar yang layak ditindak hukum.
Kolaborasi antar aktor menjadi kunci. Bila pemerintah pusat menjamin kebijakan dan anggaran, maka pemerintah daerah menerjemahkannya ke aksi teknis di lapangan. TNI, Polri, lembaga kemanusiaan, sektor swasta, dan relawan mengisi ruang yang tidak bisa dijangkau birokrasi negara. Sinergi ini yang menentukan cepat atau lambatnya pemulihan bencana NTT. Bahkan menjadi pembelajaran ke depan.
Bencana tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa dikelola. Jadikan gempa NTT sebagai momentum mengubah cara kita bersikap: dari reaktif menjadi preventif, dari simpati menjadi sistem. Solidaritas tanpa struktur akan padam di tengah jalan. Kepedulian tanpa kebijakan akan sia-sia. NTT butuh lebih dari belas kasihan. NTT butuh jaminan bahwa negara dan warganya hadir, sebelum, saat, dan sesudah gempa. Itulah yang membuat kita makin optimis dan percaya diri bahwa NTT bisa kembali bangkit dan makin maju! (*)
